JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

DENPASAR-fajarbali.com | Gugatan yang dilayangkan oleh 6 eks Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten/kota di Bali kepada DPD I Partai Golkar Bali ke Mahkamah Partai (MP) Golkar berlanjut ke mediasi.

Akan tetapi, Sidang Mediasi yang digelar Kamis (15/08) berjalan alot alias deadlock. Pasalnya, kedua belah pihak tetap ngeyel dengan argument masing-masing.

Plt Ketua DPD I Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih mengaku, Golkar Bali berharap ingin mediasi berjalan lancer dan muncul solusi. "Namanya mediasi, diharapkan kita bisa saling mengisi untuk kepentingan Golkar. Tapi gini, mereka ngotot ingin dikembalikan, sementara di pihak kita nggak mungkin," akunya, Kamis (15/08).

Sesuai dengan gugatannya, 6 Ketua DPD II yang dilengserkan oleh Golkar Bali hanya menginginkan agar posisinya dikembalikan seperti awal. Namun, pihaknya menolaknya. "Karena ini sudah berjalan dan ini juga ada alasan-alasan kuat untuk mem-PLT," tegasnya.

Begitu juga dengan tawaran tiket untuk maju Pilkada serentak 2020 serta Ketua Dewan Penasehat ataupun Ketua Dewan Pertimbangan kepada para eks Ketua DPD II. Namun, ditolak. “Saya minta kalau nggak jadi ketua, mari kita bicara mau jadi ketua dewan penasihat, apakah nanti menjadi bupati atau wakil bupati itu jadi prioritas bagi kami atau mau ikut di provinsi jadi pengurus provinsi kami terima. Itu semua tawaran kami," tandasnya.

Demer mengaku kecewa dengan penolakan terhadap penawaran dirinya. Pasalnya, tawaran tersebut diklaim sebagai upaya untuk rekonsiliasi. "Ya sudah kalau begitu kita lanjut ke sidang selanjutnya.Kami sangat menyayangkan, kan ada petunjuk dari mahkamah partai untuk bermediasi, karena kami melihat kepentingan Golkar," tegasnya.

Kuasa hukum para Ketua DPD II Golkar Kabupaten Yuda Suparsana menyatakan tak tertarik dengan tawaran tersebut. Baginya saat ini yang menjadi prioritas adal pengembalian jabatan Ketua DPD II. Mengingat, pemecatan yang dilakukan oleh Plt Ketua DPD I Gaolkar Bali tidak mendasar. "Poin pemulihan jabatan ketua DPD masing-masing karena dalam pandangan kita, persoalan ini tidak hanya bicara soal kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepada mereka. Tapi yang lebih penting adalah soal mekanisme pemberhentian. Jadi tuntutan para pemohon adalah memulihkan jabatan mereka selaku ketua DPD karena menyangkut harkat dan martabat mereka," jelas dia.

Soal tawaran yang dinilai sebagai upaya rekonsiliasai oleh Demer, ia menganggap bahwa itu bukanlah solusi yang tepat apalagi win-win solution. Menurutnya, pelengseran dari jabatan Ketua DPD II dengan tuduhan yang tak jelas menyangkut urusan kehormatan, harkat, dan martabat. Dengan demikian, justru akan memunculkan anggapan bahwa ada pembenaran dalam mekanisme pemecatan. Disamping itu, juga sebagai bentuk “hadiah”.

"Karena dalam pandangan ketua-ketua DPD yang di Plt, ini bukan posisi tawar yg win-win solution, karena pertama, mereka seolah-olah akan diberikan "hadiah" jika mau menerima keputusan dipecat," ungkapnya.

Pihaknya juga mengatakan bahwa kliennya sudah mulai melunak dengan hanya meminta pengembalian jabatan mereka sampai dengan proses Musda di wilayahnya. Bahkan, dalam mus6da tersebut para eks-Ketua DPD II itu menegaskan tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai ketua. "Artinya mereka berhenti dengan jalur dan mekanisme yang sesuai dengan konstitusi partai. Mekanisme itu jauh lebih terhormat. Bahkan karangasem lebih ekstrim, yang bersangkutan minta dipulihkan jabatannya sementara dan siap diadakan musdalub di Partai Golkar Karangasem sebagai jalan terhormat dirinya berhenti sebagai Ketua DPD," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Partai, John Kennedy Azis menjelaskan, melihat hasil dari mediasi yang berjalan alot, maka sidang akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara sekitar dua minggu ke depan. "Ya kalau sidang berlanjut ya berlanjut," tambahnya. (her)