JA Teline V - шаблон joomla Форекс

POLITIK
Typography

SEMARAPURA-fajarbali.com | Pembentukan unsur pimpinan definitif DPRD Klungkung tak kunjung tuntas. Hal ini disebabkan oleh belum terbitnya Surat Keputusan (SK) dari DPP Partai Gerindra terkait kader yang akan ditunjuk menduduki posisi wakil ketua DPRD. Senin (2/9), Sekretariat Dewan pun mengambil tindakan tegas atas persoalan tersebut.

Jika hingga Jumat (6/9) mendatang SK tak muncul, maka Partai Gerindara akan 'ditinggalkan'. Keputusan tersebut diungkap oleh Sekretaris DPRD Klungkung,Wayan Sudiarta. Katanya, Sekretariat Dewan sudah dua kali bersurat ke DPC Partai Gerindra terkait permasalahan tersebut. Namun, hingga kemarin belum ada jawaban berupa SK dari Partai Gerindra. Bahkan, untuk lebih memastikan pada Senin (1/9) kemarin, pihaknya kembali melayangkan surat serupa untuk kali ketiganya. 

Sementara untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Sekretariat Dewan juga sudah berkonsultasi ke Mendagri. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, maka diputuskanlah batas akhir penyerahan SK dari Partai Gerindra hanya hingga Jumat (6/9) mendatang. Jika sampai hari tersebut belum ada SK, maka pihaknya hanya akan meneruskan SK dari PDIP dan Golkar saja ke Gubernur. Dengan demikian, maka unsur pimpinan definitif dewan yang akan ditetapkan  hanya terdiri atas Ketua DPRD yang diduduki kader PDIP, AA Gde Anom dan satu wakil ketua yakni dari Partai Golkar, Tjokoda Gde Agung. 

"Kalau Jumat SK dari Partai Gerindra datang, maka Jumat langsung kami bawa ke Gubernur lewat Bupati. Tapi kalau Jumat belum datang, ya kita tinggalkan," ujar Sudiarta. 

Lebih lanjut dijelaskan, keputusan tegas tersebut diambil dengan berbagai pertimbangan. Diantaranya, tak kunjung terbentuknya unsur pimpinan definitif dinilai dapat menghambat kinerja legislatif. Apalagi saat ini, RAPBD untuk anggaran perubahan 2019 sudah masuk ke dewan dan harus segera dibahas. Maksimal hingga minggu kedua bulan September pembahasan harus sudah tuntas. Sehingga pada akhir September, RAPBD anggaran perubahan 2019 sudah bisa disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

"Tanpa ada unsur pimpinan definitif tidak bisa dilakukan pengesahkan RAPBD. Tanpa ada unsur pimpinan definitif, siapa yang memimpin sidang. Sedangkan pimpinan sementara itu kan sifatnya hanya memfasilitasi terbentuknya farksi,  dan alat kelengkapan dewan saja," imbuhnya. 

Sudiarta mengimbuhkan, kondisi tersebut membuat pihaknya 'kejar-kejaran' dengan waktu. Sehingga akan diupayakan agar penetapan unsur pimpinan definitif bisa dilakukan secepatnya. "Setelah turun SK dari Gubernur langsung kami buat jadwal pelantikan. Ketika sudah ada pimpinan definitif baru paripurnakan alat kelengkapan dewan. Kemudian banmus bisa membahas apa yang perlu dibahas di bulan September ini," jelas Sudiarta. 

Sementara, selama belum ada SK dari partai, maka status kader Gerindra, I Wayan Baru yang kini menjabat sebagai wakil ketua DPRD sementara, akan menjadi anggota biasa. Sedangkan, apabila SK Partai Gerindra terbit setelah penetapan pimpinan definitif, maka penetapan kader Gerindra sebagai wakil ketua akan dilakukan secara khusus. "Penetapannya nanti bisa menyusul, dilantik sendiri. Kalau SKnya turun belakangan," imbuhnya. (dia)