Google Indonesia kembali menjelaskan kebijakan spam YouTube di tengah sorotan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terhadap moderasi konten, terutama penindakan jaringan akun yang terkoordinasi. Aturan tersebut menjadi salah satu dasar YouTube dalam menangani konten dan aktivitas yang dinilai berupaya memanipulasi ekosistem digital.
Google menyatakan YouTube melarang konten, metadata, serta perilaku yang dibuat untuk mengeksploitasi komunitas atau menyesatkan pengguna demi memanipulasi platform.
Larangan konten berulang dan manipulasi interaksi
Melalui akun X, Google Indonesia menyatakan operasi pengaruh terkoordinasi secara rutin dihentikan sebagai bagian dari upaya global melindungi platform, termasuk YouTube. Google juga menyebut penegakan kebijakan dilakukan secara konsisten tanpa mempertimbangkan pandangan politik yang disampaikan, serta dilaporkan melalui buletin triwulanan publik.
Seperti dikutip detikINET, Minggu (22/11/2026), Google Indonesia menulis, “Google secara rutin menghentikan operasi pengaruh terkoordinasi sebagai bagian dari upaya global kami untuk melindungi platform kami, termasuk YouTube. Kami menegakkan kebijakan secara konsisten tanpa memandang sudut pandang politik yang disampaikan, dan tetap berkomitmen terhadap transparansi melalui buletin triwulanan publik kami.”
Dalam halaman kebijakan yang dibagikan Google, YouTube menyoroti praktik pembuatan konten otomatis atau sintetis secara massal yang hanya memiliki sedikit perbedaan antarmateri. Contohnya adalah kanal yang berulang kali memakai musik latar dan gambar hasil kecerdasan buatan, sementara video hanya berisi pembacaan naskah yang juga dihasilkan AI.
Penggunaan AI untuk membuat video tidak serta-merta melanggar aturan. Namun, teknologi itu tidak boleh digunakan untuk memenuhi platform dengan video serupa yang minim variasi maupun nilai tambah.
YouTube juga melarang upaya memanipulasi interaksi dengan bot, paksaan, atau hadiah untuk memperoleh suka, penayangan, dan pelanggan. Praktik sub-for-sub atau saling berlangganan yang dilakukan secara terorganisasi turut dikategorikan sebagai manipulasi, meski kreator masih diizinkan mengajak audiens menyukai, mengomentari, atau berlangganan kanal secara wajar.
Larangan spam lainnya mencakup komentar berulang, pemanfaatan fitur komunitas untuk memaksa interaksi, mengarahkan pengguna ke situs luar yang berbahaya, serta mengunggah kembali materi milik pihak lain tanpa kontribusi orisinal. YouTube turut melarang cara-cara untuk mengakali sistem pendeteksi pelanggaran, seperti mempercepat audio, menerapkan filter berlebihan, atau memangkas video.
Sanksi dan kewajiban pengungkapan AI
Pelanggaran aturan spam dapat berujung pada penangguhan monetisasi, penghapusan konten, peringatan, teguran, hingga penghentian kanal atau akun. YouTube menyebut kanal yang menerima tiga teguran dalam periode 90 hari dapat dihentikan.
Ketentuan tersebut juga berlaku bagi konten yang dibuat atau diubah memakai AI. Kreator diwajibkan mengungkapkan penggunaan teknologi itu apabila materi mengalami modifikasi signifikan atau dibuat dengan AI. Meski telah diungkapkan, konten tersebut tetap harus mematuhi Pedoman Komunitas YouTube.
Komdigi minta penjelasan metodologi penindakan
Penegasan Google mengenai kebijakan spam muncul ketika moderasi konten platform digital menjadi perhatian di Indonesia, khususnya terkait penutupan 19 ribu kanal YouTube yang diduga pro pemerintah.
Komdigi sebelumnya meminta Google dan YouTube memaparkan metodologi penindakan terhadap jaringan akun terkoordinasi. Permintaan itu disampaikan setelah pertemuan Komdigi dengan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada 19 November 2026.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan Google mengakui buletin keamanan kuartal III 2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober belum dilengkapi penjelasan pendukung yang memadai. Kondisi itu dinilai berpotensi memunculkan salah tafsir.
Komdigi meminta penjelasan mengenai parameter serta metode pendeteksian akun, tahapan peninjauan, pembagian peran antara sistem otomatis dan peninjau manusia, cara mengukur akurasi, hingga tingkat kesalahan pendeteksian. Dalam pertemuan tersebut, Google menyebut aturan spam YouTube menjadi salah satu pijakan dalam menindak akun yang dimasukkan ke kategori operasi pengaruh terkoordinasi.
“Penjelasan pendukung tersebut dalam hal ini termasuk metodologi, proses peninjauan, peran antara mesin dengan peninjau manusia, cara mengukur akurasi, tingkat kesalahan deteksi, serta dasar pemberian label atau kategori topik konten,” ujar Mediodecci dalam keterangan resmi Komdigi, Jumat (20/11/2026).
Komdigi juga meminta kemampuan deteksi Google dan YouTube digunakan untuk mengidentifikasi jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi.











