Komdigi Bahas Aturan Tarif Antar Makanan Ojol

Mais Nurdin

21 November 2026, 19:30 WIB

2 menit baca

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumpulkan perwakilan pengemudi ojek online untuk membahas aturan tarif layanan pengantaran makanan dan barang. Pertemuan di kantor Komdigi, Jumat (20/10/2026), merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital yang diumumkan pada Oktober 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan regulasi tersebut menjadi bentuk komitmen Presiden dalam melindungi ekosistem transportasi yang menggunakan platform digital. Perlindungan itu mencakup pengemudi ojol, perusahaan aplikasi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengguna layanan.

Biaya layanan aplikasi maksimal 8 persen

Salah satu ketentuan dalam Perpres tersebut adalah pembatasan biaya layanan platform aplikasi paling tinggi 8 persen. Menurut Meutya, kebijakan itu diharapkan dapat memperbesar bagian tarif yang diterima pengemudi dari setiap perjalanan.

Komdigi selanjutnya akan menyiapkan peraturan menteri sebagai pedoman pengenaan biaya layanan untuk pengantaran barang dan makanan. Meutya menjelaskan, skema layanan tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan transportasi penumpang.

Ia menuturkan belum ada contoh pengaturan serupa dari negara lain yang dapat sepenuhnya dijadikan rujukan. Sejumlah negara, menurut dia, bahkan belum memiliki regulasi khusus mengenai layanan pengantaran makanan dan barang berbasis aplikasi.

Karena itu, penyusunan aturan memerlukan masukan dari berbagai pihak, termasuk terkait komponen-komponen yang akan diperhitungkan dalam pengaturan tarif. Meutya mengatakan Komdigi tidak dapat menetapkan ketentuan sendiri sebelum aturan dari Kementerian Keuangan diterbitkan.

“Jadi kita memang harus bersama-sama. Jadi ini saling terkait. Kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenkeu keluar,” ujar Meutya.

Pengemudi soroti tarif dan beban kiriman

Perwakilan Front Driver Transportasi Online (FDTOI), Mahmud, mengatakan belum terdapat ketentuan tarif yang jelas untuk layanan pengiriman paket dan makanan. Ia menyebut pendapatan dari layanan tersebut cenderung lebih kecil dibandingkan jasa pengantaran penumpang karena tarifnya terus menurun.

Mahmud mengatakan pengemudi datang untuk menyampaikan masukan mengenai regulasi yang dinilai lebih sesuai, termasuk ketentuan tarif dan dimensi barang yang dapat dikirim melalui layanan ojol.

“Belum lagi masalah harga serta beban barang yang besar, waktu yang terbuang yang akhirnya ya kita membuat rumusan gitu. Jadi di sini kedatangan kami sekiranya bisa memberikan masukan yang intinya kepada Komdigi untuk mengatur regulasi yang lebih tepat,” jelasnya kepada CNBC Indonesia.

Selain FDTOI, pertemuan itu juga dihadiri Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI), Bos Sukabumi, dan Solidaritas Ojol Bersatu (SOBAT).

Bagikan artikel ini:

Ditulis Oleh

Mais Nurdin

Mais Nurdin adalah seorang SEO Specialis dan penulis profesional di Indonesia yang memiliki keterampilan multidisiplin di bidang teknologi, desain, penulisan, dan edukasi digital. Ia dikenal luas melalui berbagai platform yang membagikan pengetahuan, tutorial, dan karya-karya kreatifnya.

Tinggalkan komentar

iklan affiliate