Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menekankan perlunya menerjemahkan berbagai janji penanganan perubahan iklim ke dalam aksi yang menjangkau pemerintah dan masyarakat daerah. Pesan itu disampaikan saat ia menjadi pembicara utama pada COP31 di Antalya Expo Center, Turki, Kamis (12/11).
Tamsil berbicara dalam sesi dialog Paviliun Indonesia di Blue Zone bertajuk From NDC to Deal: Turning the National Climate Commitment into Investable, Bankable Project Pipelines. Ia mewakili Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin yang pulang lebih awal ke Indonesia terkait dinamika politik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komitmen Perlu Dijalankan di Daerah
Dalam pidato utama berjudul From Commitments to Communities, Tamsil menyatakan persoalan utama dunia bukan lagi kekurangan perundingan maupun janji untuk menghadapi krisis iklim. Menurut dia, tantangannya adalah memastikan komitmen tersebut diwujudkan melalui pembiayaan, pembangunan infrastruktur, serta penyesuaian kebijakan yang mendukung industri lebih ramah lingkungan.
“Kita tidak lagi membutuhkan terlalu banyak perundingan. Kita juga tidak kekurangan komitmen dan janji, karena semuanya sudah cukup banyak disampaikan,” ujar Tamsil.
Ia menilai perbedaan kepentingan di antara negara-negara menjadi salah satu faktor yang membuat forum Conference of the Parties belum menyelesaikan persoalan perubahan iklim. Meski demikian, COP30 di Brasil disebut telah menghasilkan peta jalan untuk mengurangi deforestasi dan mempercepat transisi dari bahan bakar fosil.
Tamsil kemudian mengusulkan gagasan The Next Mile of Climate Democracy, yaitu pendekatan untuk menghubungkan keputusan iklim tingkat global dan nasional dengan realitas kehidupan warga di daerah. Ia menilai daerah merupakan wilayah yang paling terdampak perubahan iklim, sekaligus tempat lahirnya solusi dan lokasi investasi global seharusnya memberikan manfaat nyata.
“Masyarakat daerah bukanlah penerima pasif kebijakan iklim. Keputusan terkait iklim harus dirumuskan bersama, bukan semata-mata ditujukan bagi mereka sebagai objek,” tegasnya.
Menurut Tamsil, kelompok rentan sering kali menanggung dampak paling besar. Petani, misalnya, menghadapi musim yang kian sulit diperkirakan, sedangkan nelayan harus menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi laut. Warga di pesisir dan pulau kecil juga menghadapi ancaman terhadap rumah, tanah, serta mata pencaharian mereka.
Karena itu, ia mengatakan keberhasilan kesepakatan iklim tidak cukup hanya dinilai dari sejumlah janji yang disepakati, melainkan juga melalui kerja sama konkret antarnegera. Komitmen tingkat nasional, lanjutnya, perlu didukung oleh kesiapan kota dan pemerintah daerah.
Ia menyebut daerah memerlukan pembagian tugas yang jelas, data yang memadai, kemampuan teknis, dan akses terhadap sumber pembiayaan. Dukungan tersebut diperlukan agar kebijakan rendah karbon dapat menurunkan emisi sekaligus memberi manfaat bagi warga setempat.
Green Democracy dan Legislasi Hijau
Dalam forum itu, Tamsil juga mengenalkan konsep Green Democracy yang digagas Sultan Baktiar Najamudin. Konsep tersebut berada dalam kerangka demokrasi deliberatif dan menyoroti biaya demokrasi yang tinggi, yang menurutnya dapat memicu ketergantungan terhadap modal dari eksploitasi sumber daya alam.
DPD RI telah mengajukan 73 Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional sebagai bagian dari penerjemahan gagasan tersebut. Sebanyak 21 rancangan berkaitan dengan ekologi dan ekonomi hijau, yang disebut sebagai Green Legislation.
Rancangan undang-undang itu antara lain mencakup pengelolaan perubahan iklim, perdagangan karbon, kawasan perkotaan, pengelolaan sampah, daerah kepulauan, serta masyarakat hukum adat. DPD RI juga menggunakan sistem digital untuk menghimpun masukan masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang.
Tamsil menyampaikan bahwa deforestasi neto Indonesia hingga 2024 berada di kisaran 175,4 ribu hektare. Luas kawasan berhutan Indonesia tercatat mencapai 95,5 juta hektare atau sekitar 51,1 persen dari seluruh daratan.
Ia juga menyinggung sejumlah langkah yang dijalankan Indonesia, seperti FOLU Net Sink 2030, rehabilitasi 3,6 juta hektare lahan, rehabilitasi 600 ribu hektare mangrove, penerapan aturan nilai ekonomi karbon, serta peluncuran Bursa Karbon Indonesia.
“Indonesia telah menunjukkan bahwa pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan manusia dapat berjalan beriringan,” ujarnya.
Tiga Usulan untuk Kemitraan Global
Namun, Tamsil menilai pelaksanaan aksi iklim di tingkat daerah masih belum memuaskan. Ia menyebut sebagian komitmen pendanaan internasional belum terealisasi, sementara pelaku di dalam negeri menghadapi berbagai hambatan dalam pasar karbon.
Hambatan itu meliputi ketidakpastian penghitungan biaya, proses pelaporan dan verifikasi, keterbatasan tenaga profesional di daerah, serta pembagian manfaat yang dinilai belum adil. Atas kondisi tersebut, DPD RI mengajukan tiga usulan untuk memperkuat kemitraan iklim global.
Usulan pertama adalah penerapan tata kelola iklim multilevel dengan pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota. Pembagian itu mencakup pengembangan proyek karbon, pengelolaan registri data emisi, dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program.
Usulan kedua ialah pembentukan fasilitas proyek pada tingkat subnasional. DPD RI mengundang lembaga pembiayaan internasional dan bank pembangunan multilateral untuk menyediakan bantuan teknis, termasuk bagi studi kelayakan, pembangunan infrastruktur data emisi perkotaan, serta subsidi atau standardisasi biaya Measurement, Reporting, and Verification (MRV).
Menurut Tamsil, dukungan tersebut diperlukan agar proyek iklim di provinsi dengan kapasitas fiskal terbatas tetap memiliki kelayakan ekonomi. Usulan ketiga adalah menjamin pembagian manfaat yang adil dalam setiap transaksi karbon melalui transparansi kontrak dan pendapatan, pelibatan warga terdampak, serta penyediaan mekanisme pengaduan.
Dengan lebih dari 14.400 kota dan 300 pemerintah daerah tercatat pada platform NAZCA milik UNFCCC, Tamsil menyatakan DPD RI siap membangun koalisi parlemen lokal dan regional di Asia, negara-negara Global South, serta kawasan lain. Koalisi itu ditujukan untuk mengawasi akuntabilitas pembiayaan iklim, menghubungkan pemerintah daerah dengan pendana global, dan mengevaluasi tindak lanjut pasca-COP31 secara berkala.
“Bumi ini bukanlah warisan yang boleh kita rusak. Bumi adalah amanah yang dititipkan kepada kita untuk dijaga, demi anak-anak dan cucu-cucu kita yang belum lahir,” tutup Tamsil.