Vietnam memperkenalkan Portal Informasi Pasar Karbon dalam acara bertajuk “Mempromosikan Pasar Karbon Vietnam: Transparansi, Efisiensi, dan Kerja Sama Internasional” yang digelar dalam rangka COP31. Acara itu diselenggarakan Departemen Perubahan Iklim Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup Vietnam bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) serta Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS).
Portal tersebut menyediakan akses terbuka terhadap informasi mengenai kebijakan, regulasi, dan pelaksanaan pasar karbon. Layanan ini ditujukan bagi pelaku usaha, investor, serta pihak terkait yang ingin mengambil bagian dalam pasar karbon Vietnam.
Perdagangan Emisi Masih Dalam Masa Uji Coba
Vietnam telah melangkah dalam pembentukan pasar karbon nasional, termasuk melalui peresmian Bursa Karbon pada 29 Juni 2026. Pemerintah Vietnam menetapkan kuota emisi percontohan sekitar 511 juta ton setara karbon dioksida untuk periode 2025-2026.
Kuota tersebut dibagikan kepada 110 fasilitas yang bergerak di sektor pembangkit listrik termal, produksi besi dan baja, serta industri semen. Sistem Perdagangan Emisi atau Emissions Trading System (ETS) masih diuji hingga penghujung 2028, sebelum pasar dijalankan secara penuh pada 2029.
Wakil Direktur Departemen Perubahan Iklim Vietnam, Bui Duc Hieu, menyatakan pasar karbon tidak hanya dipandang sebagai instrumen pengendalian emisi. Menurut dia, mekanisme itu juga perlu mendorong perusahaan memakai teknologi baru, meningkatkan penghematan energi, dan menanamkan investasi pada upaya pengurangan emisi.
Sejak 2022, UNDP membantu Badan Perubahan Iklim Vietnam menyiapkan kebijakan, tata kelembagaan, dan peta jalan untuk pasar karbon. Dukungan itu juga mencakup penguatan kemampuan Vietnam dalam mengikuti kerja sama internasional berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Paris.
UNDP turut mendukung penyusunan Sistem Registrasi Nasional untuk Emisi Gas Rumah Kaca dan Kredit Karbon atau VCRS. Sistem tersebut dirancang terhubung dengan Bursa Efek Hanoi serta Perusahaan Penitipan dan Kliring Sekuritas Vietnam.
Portal yang baru diluncurkan, VCRS, dan koneksi dengan lembaga pasar modal itu menjadi bagian dari infrastruktur digital yang dibutuhkan untuk menjalankan pasar karbon secara terbuka di Vietnam.
Dorongan Pendanaan untuk Transisi Hijau
Kepala Pasar Karbon Global UNDP, Leticia Guimaraes, mengatakan semakin banyak negara memakai pasar karbon sebagai sarana mengurangi emisi dengan biaya yang lebih efisien sekaligus menghimpun pendanaan iklim. Ia menilai Vietnam telah bergerak dalam menerjemahkan target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau NDC serta sasaran nol emisi bersih pada 2050 ke dalam langkah-langkah pelaksanaan.
Menurut Guimaraes, 110 fasilitas yang tercakup dalam ETS percontohan menyumbang sekitar 40 persen dari keseluruhan emisi gas rumah kaca Vietnam. Ia memandang dua hingga tiga tahun mendatang sebagai masa penting ketika Vietnam bergerak dari pembentukan pasar menuju kegiatan operasional penuh.
“Kami berharap dapat semakin memperkuat kemitraan kami dengan Departemen Perubahan Iklim dan memperluas kerja sama antara sektor publik dan swasta, untuk berkontribusi dalam membangun pasar karbon yang kuat, transparan, dan efisien, serta mempromosikan transisi hijau Vietnam menuju ekonomi rendah emisi,” kata Leticia Guimaraes.
Direktur Program Kemitraan Transisi Energi Asia Tenggara atau ETP di UNOPS, John Robert Cotton, menyebut tidak banyak negara yang dapat beralih dari penyusunan aturan hukum ke penerapan pasar karbon wajib dalam waktu seperti yang ditempuh Vietnam. Ia mengatakan pasar karbon diperlukan untuk mendukung pemenuhan sasaran nol emisi bersih Vietnam.
Menurut Cotton, transisi tersebut memerlukan investasi besar yang tidak bisa hanya ditopang anggaran negara. Pasar karbon dapat menggerakkan sumber pendanaan dengan memasukkan biaya emisi ke dalam perhitungan perusahaan, sehingga pengurangan emisi menjadi bagian dari pertimbangan investasi, bukan sekadar kewajiban mematuhi aturan.
Mulai 2029, ketika pelelangan kuota emisi diterapkan, pasar karbon diproyeksikan memberi penerimaan bagi anggaran negara. Dana itu dapat digunakan kembali untuk kegiatan pengurangan emisi di sektor industri.
Cotton juga menyebut Pasal 6 Perjanjian Paris dapat membuka akses pembiayaan internasional bagi proyek yang sebelumnya sulit memperoleh pendanaan. Ia menambahkan peran mitra pembangunan dibutuhkan untuk menyediakan sumber daya riset dan analisis, membagikan pengalaman dari sistem lain, serta membantu menghadapi berbagai hambatan dalam pembentukan pasar.
“Namun, tekad pemerintahlah yang mendorong proses ini. Kemajuan yang telah kita saksikan selama empat tahun terakhir merupakan bukti dari visi dan komitmen pemerintah Vietnam,” kata John Robert Cotton.
Dalam acara tersebut, para peserta menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah Vietnam, mitra pembangunan, dan kalangan usaha. Kolaborasi itu diharapkan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca, menarik investasi, serta membantu Vietnam mencapai target nol emisi bersih pada 2050.