Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan terbuka untuk membandingkan data dengan SAFEnet dan Remotivi terkait dugaan penurunan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial. Pemerintah menyebut laporan pemantauan dari organisasi masyarakat sipil dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan moderasi konten digital.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan pemantauan lembaga sipil merupakan bagian dari kontrol publik dalam demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Mediodecci, seperti dikutip CNN Indonesia dari detikcom, Jumat (13/11).
Komdigi siap buka catatan penanganan konten
Mediodecci mengatakan Komdigi bersedia mencocokkan laporan yang dimiliki SAFEnet dan Remotivi dengan rekam jejak penanganan konten dalam sistem pemerintah. Pencocokan itu diperlukan untuk mengetahui apakah konten yang tercantum dalam laporan kedua lembaga tersebut pernah diajukan untuk diturunkan oleh Komdigi.
“Kami melihatnya sebenarnya ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Jadi, kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik,” kata Mediodecci.
Menurut dia, data penanganan konten dapat ditelusuri karena proses permintaan pemutusan akses melibatkan sistem elektronik serta komunikasi dengan platform digital. Ia menyatakan Komdigi siap membuka data untuk dibandingkan berdasarkan pengaduan yang disampaikan SAFEnet dan Remotivi.
“Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja,” ujarnya.
Laporan mencatat 127 konten dimoderasi
Sebelumnya, pemantauan SAFEnet dan Remotivi mencatat jumlah moderasi konten meningkat. Per 8 November 2026, terdapat 127 konten yang mengalami moderasi, dengan 94 konten atau 74,0 persen di antaranya ditangani atas permintaan Komdigi. Jumlah itu naik dari 66 permintaan dalam temuan sebelumnya.
Kedua lembaga juga menemukan peningkatan moderasi terhadap unggahan mengenai protes warga atas lambatnya penanganan karhutla oleh pemerintah. SAFEnet menyebut 13 konten bertema karhutla terdampak moderasi, termasuk sejumlah unggahan pada pertengahan Oktober 2026 ketika kabut asap menyelimuti Kalimantan.
“Dalam data pemantauan, 13 konten bertopik karhutla terkena moderasi, sebagian di antaranya pada pertengahan Oktober 2026, ketika kabut asap menyelimuti Kalimantan,” kata SAFEnet dalam keterangan resminya, Jumat (12/11).
SAFEnet dan Remotivi mengajak Komdigi mengikuti uji publik yang direncanakan berlangsung pada Selasa (17/11).
Angka laporan perlu diverifikasi
Mediodecci menilai persentase 74 persen harus dilihat berdasarkan konteks serta cakupan data dalam pemantauan tersebut. Menurut dia, angka itu mengacu pada 94 dari 127 kasus yang diterima dan dikelola SAFEnet serta Remotivi, bukan keseluruhan catatan penanganan konten Komdigi.
Ia mengatakan Komdigi belum dapat mengenali secara rinci kasus yang dimaksud dalam laporan itu. Berdasarkan pengecekan sementara menurut periode, angka yang diperoleh pemerintah belum ditemukan sama persis dengan data kedua lembaga.
“Kita coba cek secara periode saja angkanya enggak ketemu. Artinya, angka yang disampaikan Komdigi bisa jadi lebih besar daripada itu, atau malah sebaliknya. Makanya saya coba, kita coba untuk ketemu dialogis itu akan lebih enak,” jelasnya.
Komdigi, menurut Mediodecci, tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan dalam proses moderasi dan siap memperbaiki penanganan bila kesalahan ditemukan. Pemerintah juga sedang menyiapkan mekanisme notifikasi publik sebelum pemutusan akses konten, sebagai tindak lanjut amanat Mahkamah Konstitusi mengenai pemberitahuan kepada publik.