Pemberontakan Andi Azis Guncang Makassar April 1950

FajarBali.co.id Pada 5 April 1950, Andi Abdul Azis, mantan perwira KNIL dan Kapten KNIL yang menjabat Ajudan Senior Presiden Negara Indonesia Timur (NIT), memimpin pemberontakan di Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini berlangsung hingga 15 April 1950 dan menjadi salah satu konflik militer penting pada masa transisi integrasi NIT ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Andi Azis adalah perwira militer yang sebelumnya bertugas di KNIL, pasukan kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, NIT dibentuk sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merupakan federasi negara-negara bagian. Namun, integrasi NIT ke dalam NKRI menimbulkan ketegangan politik dan militer, khususnya antara pasukan APRIS dan bekas KNIL.

Konflik muncul karena Andi Azis dan pasukannya menolak integrasi penuh ke NKRI serta keberadaan pasukan APRIS yang dipimpin oleh Mayor HV Worang dan Letkol AJ Mokoginta. Ketidakpuasan ini berakar pada perbedaan loyalitas dan kekhawatiran akan hilangnya pengaruh militer KNIL di wilayah tersebut.

Kronologi Pemberontakan

Pada 5 April 1950, Andi Azis menyerang tangsi atau asrama pasukan APRIS di Makassar. Pertempuran berlangsung sekitar dua jam sebelum pemerintah RIS memberikan ultimatum pada 8 April 1950 dengan tenggat waktu 48 jam untuk menyerahkan diri. Namun, Andi Azis tetap bertahan hingga akhirnya menyerahkan diri pada 15 April 1950.

Pasukan APRIS yang berjumlah sekitar 900 orang datang ke Sulawesi Selatan untuk menghadapi pemberontakan ini, dipimpin oleh Mayor HV Worang dan Letkol AJ Mokoginta. Setelah penyerahan diri Andi Azis, ia ditangkap dan diadili di Yogyakarta, serta dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun.

Konflik Militer dan Politik

Pemberontakan ini terjadi di tengah proses pembubaran RIS dan pembentukan NKRI sebagai negara kesatuan. Andi Azis, sebagai tokoh militer NIT, menentang kebijakan integrasi yang dianggapnya merugikan posisi militer bekas KNIL. Peristiwa ini menandai perlawanan terhadap sentralisasi kekuasaan di Jakarta dan kebijakan integrasi militer.

Di sisi lain, pemerintah pusat mengirimkan pasukan APRIS untuk menegakkan kedaulatan dan memastikan wilayah NIT bergabung dengan NKRI. Pertempuran antara APRIS dan pasukan KNIL berlangsung juga pada 5 dan 8 Agustus 1950, mempertegas dinamika militer yang kompleks di Sulawesi Selatan saat itu.

Dampak dan Akhir Pemberontakan

Penangkapan dan pengadilan Andi Azis menjadi simbol kegagalan perlawanan militer terhadap integrasi NKRI. Kejadian ini juga memperkuat posisi pemerintah pusat dalam menyatukan wilayah Indonesia secara politik dan militer setelah era RIS. Hukuman 14 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Andi Azis mencerminkan sikap tegas pemerintah terhadap pemberontakan yang mengancam persatuan nasional.

"Andi Azis menunjukkan sikap menentang integrasi yang merugikan stabilitas negara," ujar sejarawan lokal yang mengkaji peristiwa tersebut.