Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Condong ke Blok Timur

FajarBali.co.id Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin yang berlangsung dari 1959 sampai 1965 secara tegas condong ke blok Komunis atau Blok Timur, khususnya Uni Soviet dan Tiongkok. Kondisi ini berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno yang menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia pada periode tersebut pada 6 Agustus 2026.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia menjalin hubungan erat dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Tiongkok sebagai bagian dari strategi politik luar negeri yang berbeda dengan masa sebelumnya. Hal ini tercermin dalam beberapa kebijakan penting seperti gagasan Nasakom yang menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunisme.

Menurut laporan dari Kompas, kebijakan ini mengarahkan Indonesia untuk lebih dekat dengan negara-negara Blok Timur, yang sekaligus membuat Indonesia meninggalkan posisi netralisme yang dipegang selama masa Demokrasi Liberal. Soekarno memanfaatkan hubungan ini untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan sebagai reaksi terhadap pengaruh Barat yang dianggap mengancam kedaulatan nasional.

Hubungan dengan Uni Soviet dan Tiongkok

Indonesia meningkatkan kerja sama dengan Uni Soviet dan Tiongkok dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, militer, dan diplomasi. Kedua negara ini menjadi mitra utama Indonesia dalam menghadapi tekanan politik dari negara-negara Barat, terutama selama konfrontasi dengan Malaysia yang terjadi pada awal 1960-an.

Berdasarkan data dari Identif.id, hubungan ini juga menjadi alasan Indonesia mengambil langkah kontroversial seperti keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1964 sebagai bentuk protes terhadap dukungan negara-negara Barat terhadap Malaysia.

Gagasan Nasakom dan Implikasinya

Nasakom adalah konsep yang diperkenalkan Soekarno untuk menyatukan unsur nasionalis, agama, dan komunis dalam satu wadah politik. Ini merupakan refleksi dari orientasi politik luar negeri Indonesia yang semakin condong ke Blok Timur, yang didominasi oleh ideologi komunis. Dengan Nasakom, Soekarno berharap dapat menyatukan berbagai kekuatan politik di dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.

Dampak Politik Luar Negeri Demokrasi Terpimpin

Dampak dari politik luar negeri yang condong ke Blok Timur pada masa Demokrasi Terpimpin cukup signifikan. Selain mempererat hubungan dengan negara-negara komunis, Indonesia juga mengalami ketegangan dengan negara-negara Barat dan sekutunya. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1963-1966 menjadi salah satu bukti nyata dari perubahan strategi politik luar negeri ini.

Politik luar negeri ini juga memengaruhi kondisi domestik, dengan munculnya ketegangan politik yang berujung pada perubahan rezim pada 1965-1966. Menurut Tirto.id, strategi ini pada akhirnya menimbulkan konsekuensi serius bagi stabilitas nasional dan posisi Indonesia di dunia internasional.

Konfrontasi dengan Malaysia

Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan manifestasi dari kebijakan luar negeri yang proaktif dan konfrontatif terhadap negara-negara Barat dan sekutunya. Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia yang didukung Inggris dan negara Barat lainnya karena dianggap sebagai bentuk neo-kolonialisme.

Soekarno memimpin Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat di Malaysia dan menggalang dukungan dari Blok Timur untuk menghadapi tekanan ini. Hal ini menambah ketegangan di kawasan Asia Tenggara pada waktu itu.

Kesimpulan

Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno secara jelas condong ke Blok Timur, terutama Uni Soviet dan Tiongkok. Kebijakan ini didorong oleh keinginan untuk memperkuat posisi Indonesia secara internasional dan menghadapi pengaruh Barat yang dianggap mengancam. Gagasan Nasakom menjadi simbol integrasi politik dalam negeri yang berorientasi pada Blok Timur. Namun, kebijakan ini juga membawa konsekuensi politik dan diplomatik yang cukup besar, termasuk ketegangan regional dan perubahan rezim di Indonesia.