Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dilakukan untuk menciptakan kesetaraan antara toko daring dan toko konvensional. Kebijakan itu dinilai penting agar pelaku usaha di kedua kanal perdagangan menghadapi perlakuan pajak yang seimbang.
PPN untuk menyetarakan toko online dan offline
Dalam konferensi pers APBN Kita pada Jumat (13/11), Suahasil mencontohkan pembelian tisu di gerai fisik telah dikenai PPN sebesar 11 persen. Sementara itu, pembelian barang yang sama melalui toko daring sebelumnya tidak dikenai PPN.
Menurut Suahasil, perbedaan perlakuan tersebut membuat persaingan antara perdagangan konvensional dan digital tidak berada dalam kondisi yang setara. “Kalau Anda beli tisu ini di gerai yang konvensional, ini bayar PPN. Tapi kalau Anda beli tisu ini lewat online, tidak ada PPN-nya. Sehingga menjadi tidak level playing field,” ucap Suahasil.
Ia menekankan bahwa tujuan utama penerapan pungutan PMSE adalah menjaga kesetaraan tersebut. “Jadi menjaga level playing field ini, esensi dari PMSE yang sedang dimulai diterapkan ini,” kata Menkeu.
Empat marketplace ditunjuk memungut pajak
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanti mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2026, yang menjadi dasar pemungutan PPh Pasal 22 PMSE, mulai berlaku pada 1 Oktober 2026.
Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk empat marketplace untuk menjalankan pemungutan tersebut, yakni Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada.
Bimo menyatakan realisasi awal pelaksanaan program akan dilaporkan pada November. Pembayaran dijadwalkan dilakukan pada 15 November, sedangkan pelaporan dilakukan pada 20 November. “Jadi mohon ditunggu, nanti kami akan sampaikan figurnya secara lebih tepat,” ujar Bimo dalam konferensi pers APBN Kita.