Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan tenggat pengumpulan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang dalam negeri di marketplace pada 20 November 2026. Karena batas waktu itu belum terlewati, realisasi penerimaan dari kebijakan tersebut belum dapat disampaikan.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemungutan pajak ini telah berlaku sejak 1 Oktober 2026 melalui empat platform perdagangan elektronik, yakni Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada.
Realisasi penerimaan diumumkan setelah tenggat
Bimo menyatakan angka penerimaan PPh Pasal 22 dari transaksi marketplace baru bisa disampaikan setelah periode pengumpulan berakhir. “Batas waktu untuk pengumpulan PPh itu 20 November. Jadi, kalau menanyakan apakah sudah ada angka penerimaan dari implementasi PPh Pasal 22 marketplace, nanti setelah 20 November kami bisa menyampaikan angkanya,” ujarnya dalam Media Gathering DJP di Bogor, dikutip Jumat (13/11/2026).
Empat penyelenggara marketplace yang menjalankan pemungutan itu adalah PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli, PT Shopee International Indonesia, PT Tokopedia, serta PT Ecart Webportal Indonesia atau Lazada.
Menurut Bimo, aturan tersebut ditujukan untuk menyamakan perlakuan pajak antara kegiatan jual beli melalui kanal konvensional dan perdagangan digital. Ia menegaskan kebijakan ini tidak menciptakan jenis pajak baru maupun menaikkan tarif pajak bagi penjual di marketplace.
Omzet di bawah Rp500 juta dikecualikan
Wajib pajak orang pribadi dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace. Sementara itu, pajak yang dipungut platform dapat menjadi kredit pajak bagi wajib pajak yang memakai tarif umum sesuai ketentuan perpajakan.
Bimo menjelaskan pungutan yang dilakukan marketplace atas pedagang di platformnya dapat mengurangi kewajiban PPh pada akhir tahun. “Jadi, kredit pajak itu dipungut oleh marketplace dari pedagang yang beroperasi di platformnya. Nantinya, pemungutan PPh Pasal 22 ini bisa mengurangi beban PPh akhir tahun mereka. Tarifnya juga disetarakan dengan tarif untuk UMKM, yakni sebesar 0,5% khusus untuk PPh Pasal 22 ini,” katanya.
Pemerintah sebelumnya memberikan masa penyesuaian pemungutan hingga 31 Oktober 2026. Pertimbangan saat itu meliputi kondisi ekonomi masyarakat serta kesiapan penerapan aturan. Namun, setelah evaluasi terhadap sistem dan administrasi penyelenggara marketplace, pemungutan kemudian dimulai pada 1 Oktober 2026.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, marketplace yang ditunjuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet pedagang, di luar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pemotongan dilakukan melalui sistem transaksi marketplace agar administrasi pajak berlangsung saat transaksi dilakukan.