Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menyusun mekanisme notifikasi publik untuk mengungkap informasi mengenai konten digital yang diputus aksesnya. Kebijakan ini disiapkan sebagai tindak lanjut atas amanat Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pemutusan akses di ruang digital.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan penyusunan mekanisme tersebut sedang dirampungkan tim internal Komdigi. Hal itu disampaikannya dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026), saat menanggapi laporan sejumlah lembaga masyarakat sipil mengenai dugaan pembatasan konten kritik di media sosial.
Publik Akan Mendapat Informasi Pemblokiran
Mediodecci menjelaskan, putusan MK mengamanatkan agar pemutusan akses terhadap suatu konten disertai pemberitahuan atau notifikasi kepada publik. Menurutnya, Komdigi tengah memfinalisasi cara untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat.
“Yang saat ini bahkan pagi tadi tim kami sedang menyelesaikan mekanismenya untuk melakukan notifikasi publik, bagaimana kita memberikan informasi kepada publik, membuka informasi kepada publik terkait dengan pemutusan akses ini,” jelasnya.
Ia menyebut keterbukaan itu diperlukan agar masyarakat dapat membedakan apakah pembatasan suatu unggahan dilakukan atas permintaan Komdigi atau merupakan keputusan moderasi mandiri oleh platform digital.
Setiap platform, kata Mediodecci, mempunyai bentuk pemberitahuan yang berbeda. Di platform X, pengguna dapat memperoleh notifikasi bahwa kontennya diminta untuk dihapus berdasarkan permintaan Komdigi. Sementara itu, pada platform Meta, keterangan pembatasan konten akan mencantumkan Komdigi sebagai pihak yang mengajukan permintaan tersebut.
Konten Pers Dikembalikan ke Mekanisme UU Pers
Mediodecci mempersilakan pengguna yang menilai kontennya dibatasi secara keliru untuk melapor kepada Komdigi. Laporan itu akan diperiksa kembali oleh kementerian.
Ia mencontohkan pembatasan yang sempat dialami media Magdalene setelah adanya aduan masyarakat. Setelah Komdigi mengetahui materi yang dibatasi merupakan produk jurnalistik, akses terhadap konten tersebut dipulihkan.
“Kita proses normalisasi. Kenapa demikian? Karena konten pers ada di bawah kewenangan UU Pers, bukan UU ITE,” katanya.
Menurut Mediodecci, perselisihan terkait konten yang dihasilkan perusahaan pers akan diserahkan kepada Dewan Pers dan ditangani melalui mekanisme Undang-Undang Pers. Komdigi juga terus mengevaluasi proses moderasi untuk mencegah kesalahan pembatasan atau false positive, termasuk dengan meningkatkan kemampuan verifikator dalam menilai konten disinformasi serta ujaran kebencian.