Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjelaskan batas kewenangannya dalam menangani konten media sosial, termasuk unggahan berisi kritik terhadap pemerintah. Kementerian menyatakan pemutusan akses tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus mengikuti ketentuan hukum, klasifikasi muatan ilegal, serta proses pengaduan dan verifikasi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan dasar kewenangan tersebut antara lain tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan itu memberi pemerintah kewenangan memerintahkan pencegahan penyebarluasan maupun pemutusan akses terhadap muatan yang dilarang.
Pemblokiran Harus Berdasarkan Klasifikasi
Meski demikian, Mediodecci menegaskan kewenangan itu tidak berarti Komdigi dapat menghapus atau memblokir setiap konten yang dianggap bermasalah. Tindakan moderasi harus didasarkan pada kategori muatan ilegal atau laporan dari masyarakat maupun lembaga resmi.
“Komdigi tidak bisa memutus akses secara sewenang-wenang tanpa ada klasifikasi muatan ilegal atau aduan masyarakat atau lembaga resmi,” kata Mediodecci dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menyebut ada dua kategori konten yang dapat langsung diputus aksesnya oleh Komdigi, yakni perjudian online dan pornografi. Kedua kategori tersebut telah dikoordinasikan dengan platform digital agar masuk dalam pedoman komunitas atau community guidelines masing-masing platform.
Untuk konten di luar perjudian online dan pornografi, Komdigi memerlukan rekomendasi atau hasil verifikasi dari lembaga yang berwenang sesuai sektornya. Konten mengenai perdagangan ilegal, misalnya, perlu diperiksa oleh Kementerian Perdagangan.
Sementara itu, informasi terkait makanan dan obat yang tidak memiliki izin edar harus melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Verifikasi serupa juga diperlukan untuk dugaan disinformasi di sektor tertentu, termasuk informasi mengenai imunisasi yang memerlukan penilaian dari instansi kesehatan terkait.
Fokus pada Tata Kelola Platform
Mediodecci mengatakan Komdigi tidak memiliki fungsi penyidikan ataupun penegakan hukum pidana terhadap pengguna media sosial. Peran kementerian, menurut dia, berfokus pada tata kelola digital, terutama untuk memastikan penyelenggara sistem elektronik (PSE) menjalankan tanggung jawab moderasi konten.
“Kalau kita lihat Undang-Undang ITE sampai ke ketentuan peraturan menteri maupun keputusan menteri yang menjadi dasar dalam implementasi moderasi konten, itu semua adalah pengaturan terhadap platform, bukan terhadap pengguna,” ungkapnya.
Dalam menangani konten yang tergolong disinformasi, pemerintah menggunakan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 dan 128 Tahun 2026 sebagai pedoman. Kedua keputusan tersebut menjadi rujukan untuk mengklasifikasikan dan memverifikasi disinformasi maupun ujaran kebencian.
Menurut pedoman itu, informasi dapat dinilai tidak sesuai fakta apabila bertentangan dengan keterangan dari sumber yang sah dan kredibel, tidak disertai referensi yang tepercaya, atau memuat fakta yang benar tetapi ditampilkan dalam konteks yang menyesatkan.
Mediodecci menyatakan pedoman tersebut dibutuhkan agar tim Komdigi memiliki dasar yang jelas ketika melakukan pemeriksaan serta mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam menetapkan suatu unggahan sebagai disinformasi.
“Disinformasi adalah sesuatu yang sifatnya spektrum. Kemudian ketika kita bicara dari aspek hukum, spektrum itu tidak dikenal. Aspek hukum itu putih atau hitam, benar atau salah, iya atau tidak,” jelasnya.
Temuan Moderasi Konten Remotivi dan SAFEnet
Sebelumnya, lembaga pemantau media Remotivi bersama Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat 127 konten mengalami moderasi atau penghapusan hingga 8 November 2026. Sebanyak 94 konten, atau sekitar 74 persen, disebut dimoderasi berdasarkan permintaan Komdigi.
Konten yang tercatat dalam temuan tersebut mencakup kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat dan pemerintahan, demonstrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Kritik terhadap Presiden Prabowo dan pemerintah masing-masing tercatat sebanyak 32 konten, diikuti konten demonstrasi sebanyak 16 unggahan dan karhutla sebanyak 13 unggahan.
Mediodecci menegaskan Komdigi tidak dimaksudkan sebagai lembaga sensor. Menurut dia, pemerintah mendorong platform untuk melakukan moderasi sesuai hukum yang berlaku, bersamaan dengan penguatan literasi digital bagi pengguna.
“Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna,” pungkasnya.