Laporan Penipuan Digital ke OJK Lampaui 700 Ribu

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laporan penipuan digital yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah melampaui 700.000 laporan pada 2026. Jumlah tersebut meningkat 39 kali lipat dibandingkan 180.000 laporan yang tercatat dua tahun sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menyatakan pertumbuhan laporan itu terjadi karena praktik penipuan kini melibatkan banyak pihak dan tidak lagi terbatas pada satu institusi keuangan.

Penipuan Melibatkan Banyak Pihak dalam Ekosistem Digital

Dicky menjelaskan penipuan sebelumnya lebih banyak terjadi di sektor perbankan. Kini, persoalan tersebut dapat berkaitan dengan bank, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, agregator merchant, platform digital, perusahaan telekomunikasi, hingga vendor pihak ketiga.

Dalam Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027 pada Senin (16/11/2026), ia mengatakan seluruh pihak dalam ekosistem itu merupakan pemangku kepentingan sekaligus pihak yang perlu bertanggung jawab dalam penanganan penipuan digital.

“Dari bank, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, kemudian merchant agregatornya, platform digital, telco, sampai pihak ketiga lain yang menjadi vendor. Ini semua di mata kami adalah pemangku kepentingan utama tapi juga menjadi penanggung jawab dari berbagai yang tadi dilihat di video tadi (penipuan digital),” ujar Dicky.

Menurut dia, penipuan digital dapat dipandang sebagai bagian dari ekosistem oleh pelaku industri. Namun, bagi konsumen, kasus tersebut berarti kehilangan dana. Karena itu, konsumen tidak seharusnya dibebani untuk memahami seluruh pihak dan proses di balik lapisan layanan digital ketika masalah terjadi.

Dicky menambahkan, konsumen membutuhkan kanal pengaduan yang jelas, kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab, serta pemulihan hak berupa pengembalian dana.

Kepercayaan Menjadi Kunci Pembayaran Digital

Dalam acara yang sama, Bank Indonesia menyampaikan hasil studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dimuat dalam Journal of Financial Services Marketing. Studi itu menunjukkan persepsi risiko dapat menurunkan minat masyarakat dalam menggunakan pembayaran digital.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan turunnya kepercayaan pengguna tidak dapat diatasi hanya dengan promosi berupa hadiah ataupun cash back. Menurutnya, masyarakat dapat kembali memilih uang tunai apabila tidak lagi percaya pada keamanan transaksi digital.

“Tidak mampu lagi reward-reward atau cashback, hadiah-hadiah tidak mampu. Begitu kepercayaan hilang mereka mengatakan tidak, balik lagi aja ke uang tunai ya, tidak pakai digital-digitalan ya,” ujar Filianingsih.

Ia menyebut temuan serupa juga muncul dalam riset di sejumlah negara berkembang, yang menunjukkan penipuan dapat menghambat pertumbuhan layanan keuangan digital. Pengalaman buruk pengguna, menurutnya, berpotensi mengikis kepercayaan terhadap transaksi digital.

Filianingsih menilai perluasan akses layanan digital perlu dibarengi perlindungan yang efektif agar inklusi digital tidak menambah kerentanan konsumen. Bank Indonesia mencatat serangan siber sepanjang 2026 berada di level 0,001 persen dari total pembayaran digital, tetapi angka tersebut tetap harus ditangani karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat.

Tinggalkan komentar