Penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mengajukan pinjaman online tanpa diketahui pemilik data. Masyarakat dapat memeriksa kemungkinan penyalahgunaan KTP tersebut melalui layanan iDebku Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara daring atau mendatangi kantor OJK terdekat.
Risiko penyalahgunaan data muncul karena sejumlah platform pinjaman online hanya meminta unggahan foto KTP saat pengajuan. Dalam beberapa kasus, proses tersebut tidak disertai verifikasi wajah atau swafoto sambil memegang KTP.
Cek KTP melalui iDebku OJK
Sebelum mengajukan pemeriksaan, pemohon perlu menyiapkan KTP dan foto diri. Pengecekan daring dapat dilakukan dengan membuka situs resmi https://idebku.ojk.go.id atau mengunduh aplikasi iDebku OJK.
Pada halaman utama, pemohon memilih menu Pendaftaran, lalu mengisi formulir yang tersedia. Data yang diminta mencakup jenis debitur, jenis identitas, nomor identitas, serta kode captcha. Seluruh informasi perlu dipastikan benar sebelum menekan tombol Selanjutnya.
Berikutnya, pemohon mengunggah dokumen pendukung, termasuk foto KTP dan foto diri, kemudian memilih Ajukan Permohonan. Setelah pendaftaran berhasil, sistem akan memberikan nomor pendaftaran.
Status permohonan dapat dilihat melalui menu Status Layanan dengan memasukkan nomor pendaftaran tersebut. OJK memproses permohonan informasi debitur atau iDeb paling lama satu hari kerja, kemudian mengirimkan hasilnya ke alamat email yang didaftarkan.
Pengecekan langsung di kantor OJK
Pemohon juga dapat datang ke kantor OJK terdekat untuk mengajukan pemeriksaan secara langsung. Dokumen yang disiapkan bergantung pada jenis pemohon.
Untuk pemohon perseorangan, dokumen yang diperlukan berupa fotokopi KTP bagi warga negara Indonesia atau paspor bagi warga negara asing. Jika pengurusan dilakukan oleh perwakilan, pemohon perlu melampirkan surat kuasa.
Bagi debitur yang sudah meninggal dunia, dokumen yang diminta meliputi fotokopi KTP atau paspor, surat keterangan kematian asli, serta dokumen yang membuktikan hubungan keluarga atau status ahli waris.
Untuk badan usaha, dokumen yang perlu disampaikan mencakup fotokopi identitas badan usaha seperti NPWP, akta pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir, identitas pengurus, serta surat kuasa apabila diperlukan. Petugas OJK akan memeriksa formulir dan dokumen pendukung, lalu mengirimkan hasil permohonan ke email yang telah didaftarkan.