KFA Diduga Beri Layanan Seksual ke Wasit Asing pada 2011-2012 di Korea Selatan

FajarBali.co.id Kementerian Olahraga Korea Selatan menemukan dugaan pemberian layanan seksual oleh Asosiasi Sepakbola Korea (KFA) kepada wasit asing yang memimpin pertandingan internasional di Korea Selatan pada 2011 dan 2012, menurut laporan yang dilansir dari Detik Sport.

Investigasi pada 2016 mengungkap setidaknya tujuh pertandingan yang melibatkan 10 wasit asing menerima layanan tersebut, termasuk tiga laga kualifikasi Piala Dunia dan Olimpiade serta empat pertandingan persahabatan internasional.

Biaya layanan pijat yang berujung aktivitas seksual ini dibiayai oleh KFA dan mencapai ratusan ribu hingga lebih dari satu juta Won per kunjungan di berbagai panti pijat dan tempat hiburan dewasa di Korea Selatan.

Salah satu insiden spesifik terjadi pada 29 Februari 2012 di Seoul, usai pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Korea Selatan dan Kuwait. Kartu kredit resmi KFA digunakan untuk membayar 500.000 Won di sebuah panti pijat di Gangnam.

Setelah verifikasi silang kesaksian staf komite wasit dan dokumen KFA, pengeluaran tersebut diyakini untuk menyediakan hiburan seksual bagi dua perangkat pertandingan. Wasit utama dalam laga tersebut adalah Yuichi Nishimura dari Jepang.

Kasus lain tercatat pada 22 September 2011 setelah laga Korea Selatan melawan Oman di Changwon. Dua setengah jam usai pertandingan, seorang pegawai KFA membayar 760.000 Won di tempat pijat. Wasit utama laga ini adalah Ravshan Irmatov dari Uzbekistan.

Pada 14 Maret 2012, setelah pertandingan kualifikasi Olimpiade antara Korea Selatan dan Qatar, kartu kredit KFA digunakan untuk membayar 198.000 Won di panti pijat bergaya Tiongkok di Gangnam.

Media Yonhap mengungkap dari sumber internal KFA bahwa lebih dari sepuluh wasit internasional menerima layanan seksual selama 2011-2012 di masa kepemimpinan mantan presiden KFA, Cho Chung-yun.

KFA menanggapi dengan menyatakan insiden tersebut terjadi sekitar 15 tahun lalu dan dokumen terkait hanya disimpan selama lima tahun sehingga catatan lengkap sulit dipastikan. Mereka menegaskan mekanisme pengelolaan internal kini telah diperketat, termasuk kontrol penggunaan kartu kredit dan biaya hiburan, untuk memenuhi standar tata kelola dan ekspektasi publik.