Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Condong ke Blok Timur
FajarBali.co.id Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dari 1959 hingga 1965 secara nyata condong ke Blok Timur. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang diambil Presiden Ir. Soekarno sepanjang periode itu, termasuk pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda pada 17 Agustus 1960 dan pembentukan Poros Jakarta-Peking pada 1964.
Momen penting lainnya adalah pengiriman kontingen pasukan perdamaian Garuda II ke Kongo pada 10 September 1960 serta keterlibatan Indonesia dalam Gerakan Non Blok pada September 1961. Namun, arah politik luar negeri lebih menguat ke blok Timur, terutama setelah pembebasan Irian Jaya pada 1962 dan konfrontasi dengan Malaysia mulai 1963 yang menandai sikap tegas Indonesia terhadap pengaruh Barat di kawasan.
Selain itu, Indonesia secara resmi keluar dari keanggotaan PBB pada 1964 sebagai bentuk protes terhadap dukungan lembaga tersebut pada Malaysia selama konfrontasi. Poros Jakarta-Peking yang kemudian berkembang menjadi Poros Jakarta-Pyongyang-Peking pada Januari 1965 semakin mengukuhkan orientasi politik luar negeri Indonesia ke arah sosialisme dan hubungan erat dengan negara-negara komunis.
Manifesto Politik dan Kebijakan Bebas Aktif
Manifesto Politik Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan amanat dan pidato Presiden Soekarno pada 1959-1960 menjadi landasan utama pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan TAP MPRS Nomor VIII/MPRS/1965 mendasari sistem pemerintahan dan arah politik luar negeri Indonesia.
Politik luar negeri Indonesia secara resmi menganut prinsip bebas aktif yang diperkenalkan Mohammad Hatta pada 1948. Namun, dalam praktiknya, kebijakan Soekarno pada 1960-an lebih condong kepada blok Timur terutama dalam konteks geopolitik global Perang Dingin.
Pengaruh Nasakom dalam Politik Luar Negeri
Nasakom, singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme, menjadi konsep politik yang diperjuangkan Soekarno. Konsep ini mempengaruhi hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara sosialisme seperti Uni Soviet dan Tiongkok, yang kemudian tercermin dalam pembentukan poros politik dan dukungan terhadap gerakan nonblok.
Dampak Konfrontasi dengan Malaysia dan Keluar dari PBB
Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia yang dimulai pada 1963 merupakan bagian dari kebijakan luar negeri yang menentang perluasan pengaruh Barat di Asia Tenggara. Hal ini memicu ketegangan diplomatik yang berujung pada keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB pada 1964.
Menurut laporan Kompas, keputusan keluar dari PBB ini merupakan bentuk protes keras terhadap dukungan PBB kepada Malaysia selama konfrontasi. Keputusan tersebut juga menunjukkan sikap politik Indonesia yang semakin menjauh dari blok Barat dan memperkuat hubungan dengan blok Timur.
Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok dan Kegiatan Internasional
Meski condong ke blok Timur, Indonesia juga aktif dalam Gerakan Non Blok yang didirikan pada 1961. Indonesia berperan sebagai salah satu negara pendiri dan aktif mendorong solidaritas negara-negara berkembang di tengah ketegangan Perang Dingin.
Indonesia juga menyelenggarakan Games of the New Emerging Forces (Ganefo I) pada 1963 sebagai tandingan Olimpiade, yang menandai kebijakan luar negeri yang berusaha menyeimbangkan pengaruh global dengan memperkuat solidaritas negara-negara baru dan berkembang.
| Tahun | Peristiwa | Dampak |
|---|---|---|
| 1959 | Manifesto Politik dan Dekrit Presiden 5 Juli | Dasar Demokrasi Terpimpin dan kebijakan luar negeri bebas aktif |
| 1960 | Putus hubungan diplomatik dengan Belanda | Peningkatan sikap anti-kolonialisme |
| 1962 | Pembebasan Irian Jaya | Penguatan kedaulatan nasional |
| 1963 | Konfrontasi dengan Malaysia | Ketegangan regional dan keluar dari PBB 1964 |
| 1964 | Pembentukan Poros Jakarta-Peking | Condong ke Blok Timur |
- Politik bebas aktif tetap menjadi prinsip dasar walau kecenderungan lebih ke blok Timur.
- Nasakom mempengaruhi hubungan dengan negara sosialis dan kebijakan domestik.
- Kebijakan konfrontasi memicu keluar dari PBB dan ketegangan diplomatik.
- Peran aktif di Gerakan Non Blok menandai upaya menjaga kemandirian politik luar negeri.
Menurut laporan Kompas, periode ini menjadi fase penting dalam sejarah hubungan Indonesia dengan blok Timur dan menjadi penanda kebijakan luar negeri yang penuh dinamika serta tantangan geopolitik. Berbagai langkah yang diambil Presiden Soekarno selama masa Demokrasi Terpimpin menunjukkan upaya menguatkan posisi Indonesia di arena internasional dengan cara yang berbeda dari masa sebelumnya maupun sesudahnya.