Pemerintah sedang mengkaji pengaturan bagi kreator konten dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pembaruan aturan itu ditujukan agar regulasi penyiaran dapat mengikuti perkembangan media digital, tanpa membatasi aktivitas warga, kreator konten, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengatakan perkembangan pesat media digital memerlukan pembedaan yang tegas antara kegiatan kreator di media sosial dan lembaga penyiaran yang beroperasi secara profesional. “Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,” kata Angga dalam siaran pers, dikutip Jumat (13/11/2026).
Konten pribadi tidak otomatis masuk kategori penyiaran
Menurut Angga, Undang-Undang Penyiaran yang diterbitkan pada 2002 perlu disesuaikan dengan perubahan teknologi dan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi. Saat ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemirsa, tetapi juga memproduksi dan menyebarkan konten sendiri.
“Anak-anak kita tidak lagi menonton TV di ruang keluarga, mereka menonton di genggaman tangan. Mereka bukan lagi penonton, mereka adalah produsen,” ujarnya.
Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut, pemerintah menetapkan tiga prinsip utama. Prinsip pertama adalah melindungi kebebasan berekspresi. Akun media sosial pribadi, vlog keluarga, serta konten yang dibuat kreator UMKM tidak otomatis diperlakukan sebagai aktivitas penyiaran yang harus mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
Angga menjelaskan, pengaturan akan diarahkan kepada kanal yang telah menjalankan aktivitas layaknya stasiun televisi, antara lain memiliki redaksi, jadwal penayangan, monetisasi besar, dan jangkauan hingga jutaan orang. Kanal profesional tersebut akan diwajibkan mematuhi Standar Isi Siaran.
Perlindungan anak dan persaingan industri
Prinsip kedua dalam DIM adalah perlindungan anak dari konten yang berbahaya. Angga menilai terdapat ketimpangan aturan antara media konvensional dan platform digital, sehingga pemerintah memberi perhatian pada pembatasan akses berbasis usia, verifikasi usia, serta keterbukaan algoritma distribusi konten.
Menurut dia, pemerintah tidak bermaksud melarang penggunaan teknologi, tetapi meminta teknologi berjalan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Prinsip ketiga adalah menciptakan persaingan yang setara bagi industri penyiaran nasional. Angga menyebut televisi dan radio selama ini telah menjalankan sejumlah kewajiban, termasuk terkait standar isi siaran, pajak, dan ketenagakerjaan. Sementara itu, pertumbuhan platform digital menghadirkan tantangan dalam menjaga keseimbangan persaingan.
Ia mengatakan regulasi baru diarahkan untuk menerapkan standar yang sama terhadap pelaku yang sama-sama beroperasi secara profesional, sedangkan kreator pemula, UMKM, dan pelaku kecil tetap diberi ruang untuk berkembang.
Penyusunan DIM RUU Penyiaran dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian agar materi pengaturannya selaras dengan ketentuan lain, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pers, serta Undang-Undang Cipta Kerja.