Hanoi Bangun Ekosistem Inovasi dan Teknologi Digital

Hanoi memperkuat ekosistem inovasi melalui pembangunan Gedung Teknologi Digital 01 milik FPT Group serta penerapan berbagai mekanisme baru dalam Undang-Undang Ibu Kota 2026. Langkah ini diharapkan mendukung pengembangan ekonomi digital, penguasaan teknologi strategis, peningkatan produktivitas, dan daya saing ibu kota Vietnam.

Di pertengahan Oktober, FPT Group memulai pembangunan gedung pertama dalam proyek kawasan perkotaan FPT Digital Technology Park di kelurahan Phu Dien dan Tay Tuu. Bangunan tersebut menjadi komponen awal proyek yang dirancang sebagai ruang pengembangan, pengujian, dan penerapan teknologi digital.

Gedung FPT untuk 6.000 tenaga teknologi

Gedung Teknologi Digital 01 dibangun dengan investasi sekitar 1.311 miliar VND. Bangunan ini akan memiliki tujuh lantai di atas permukaan tanah, satu lantai bawah tanah, serta satu penthouse, dengan total luas lantai sekitar 69.831,5 meter persegi.

Fasilitas itu direncanakan dapat menampung sekitar 6.000 pakar teknologi digital dan tenaga pendukung. FPT mendesainnya bukan sekadar sebagai perkantoran, melainkan tempat kolaborasi antara insinyur, ahli, mahasiswa, ilmuwan, dan pelaku usaha untuk mencari solusi atas kebutuhan nyata.

Bidang yang menjadi fokus mencakup kecerdasan buatan, data, semikonduktor, teknologi kuantum, kendaraan udara tanpa awak atau UAV, serta teknologi strategis baru lainnya. Bangunan tersebut juga dirancang sebagai gedung hijau, cerdas, dan hemat energi, dengan target penyelesaian pada kuartal IV 2027.

Pembangunan gedung ini merupakan bagian dari komitmen FPT untuk mengembangkan kawasan perkotaan FPT Digital Technology Park. Total investasi proyek kawasan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 86.041 miliar VND dan dijadwalkan dibangun pada periode 2026-2031.

Wakil Ketua Komite Rakyat Hanoi Truong Viet Dung mengatakan Hanoi menargetkan ekonomi digital menyumbang sedikitnya 40 persen terhadap produk domestik bruto pada 2030. Menurut dia, pencapaian target itu membutuhkan perusahaan teknologi yang kuat dan mampu membawa produk perangkat lunak, kecerdasan buatan, serta solusi digital ke pasar internasional.

Ia menekankan bahwa teknologi tidak cukup hanya dikembangkan, tetapi juga perlu digunakan dalam pabrik, rumah sakit, sekolah, bank, sistem logistik, dan pengelolaan perkotaan. Truong berharap kawasan teknologi FPT dapat menjadi pusat pengembangan sekaligus penyebaran teknologi yang menarik insinyur, ahli, ilmuwan, dan komunitas bisnis.

Menurutnya, nilai kawasan itu dapat meluas ke berbagai bidang ekonomi dan kehidupan sosial apabila sumber daya teknologi, ilmu pengetahuan, serta bisnis terhimpun dalam satu ekosistem.

CEO FPT Group Nguyen Van Khoa menyatakan perusahaan akan menghubungkan sumber daya internasional, perguruan tinggi, lembaga penelitian, perusahaan, dan komunitas startup dari dalam maupun luar negeri. Kerja sama tersebut ditujukan untuk membangun lingkungan yang nyata bagi penelitian, pendidikan, serta pengembangan teknologi.

Langkah itu menunjukkan peran perusahaan tidak hanya sebagai investor infrastruktur, tetapi juga penghubung pengetahuan, kegiatan produksi, dan pasar. FPT menempatkan kawasan tersebut sebagai ruang kolaborasi bagi pengembangan teknologi yang dapat diterapkan secara luas.

Potensi besar, koneksi masih perlu diperkuat

Hanoi telah memiliki basis sumber daya yang besar untuk membangun ekosistem inovasi. Kota ini menaungi lebih dari 70 persen organisasi sains dan teknologi, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian di Vietnam.

Selain itu, Hanoi memiliki 82 persen laboratorium di negara tersebut, termasuk 14 laboratorium kunci nasional. Lebih dari 65 persen ilmuwan terkemuka juga tinggal dan bekerja di ibu kota. Hanoi turut menjadi tempat bagi lebih dari 1.000 startup inovatif, atau lebih dari 26 persen dari total startup inovatif di Vietnam.

Meski demikian, sumber daya tersebut belum sepenuhnya membentuk ekosistem yang berjalan efektif. Hubungan antara lembaga penelitian, universitas, dan dunia usaha masih terbatas, sementara komersialisasi hasil riset dinilai belum sebanding dengan kapasitas ilmiah yang tersedia.

Kebutuhan akan modal investasi, infrastruktur bersama, dan lembaga pendukung startup juga masih perlu diperkuat. Karena itu, Hanoi menyiapkan perangkat kebijakan yang diarahkan untuk menghubungkan riset, pengujian, investasi, produksi, hingga pemasaran produk teknologi.

Undang-Undang Ibu Kota 2026 dan dana ventura

Undang-Undang Ibu Kota 2026 menyediakan Bab V yang mengatur pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital. Pasal 18 memberi wewenang kepada Dewan Rakyat Kota untuk menetapkan mekanisme serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Hanoi.

Ketentuan tersebut juga mengharuskan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan, manajemen negara, serta pembangunan sektor sosial-ekonomi. Regulasi itu tidak hanya mengatur pembiayaan riset, tetapi juga ditujukan untuk menjawab persoalan perkotaan, menarik tenaga berkualitas tinggi, serta memprioritaskan pengujian teknologi dan model baru secara terkendali.

Pendekatan itu menggabungkan ruang untuk berinovasi dengan pengelolaan risiko dan pengawasan pemerintah. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah pembentukan Dana Pengembangan Sains, Teknologi, dan Inovasi kota.

Dana tersebut berbentuk skema modal ventura yang menggunakan anggaran kota untuk berinvestasi pada startup inovatif dan mendukung ekosistem perusahaan rintisan. Pengelolaan dan penggunaan dananya akan mengikuti prinsip pasar, menerima risiko investasi, serta mengedepankan transparansi dan efisiensi.

Skema modal ventura itu ditujukan untuk membantu startup teknologi yang kesulitan memperoleh pembiayaan pada tahap awal. Pada tahap tersebut, produk sering kali belum memasuki pasar dan risiko investasi masih tinggi, meski perusahaan telah memiliki gagasan maupun kapasitas penelitian.

Undang-undang ini juga memungkinkan pembayaran sekaligus bagi kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang menggunakan anggaran kota. Pemerintah Hanoi dapat menghimpun sumber pendanaan, dukungan, kemitraan pemerintah dan swasta, serta bentuk kerja sama lainnya.

Proses penunjukan langsung untuk pengadaan barang dan jasa bagi tugas sains, teknologi, dan inovasi turut disederhanakan. Ketentuan itu dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan program riset dan pengembangan yang memiliki kebutuhan khusus.

Regulasi tersebut juga memberi insentif pajak bagi perusahaan, organisasi, dan unit layanan publik yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Pengeluaran riset dan pengembangan dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak hingga 200 persen dari pengeluaran sebenarnya, sepanjang unit terkait tidak mengalami kerugian setelah penerapan tambahan pengurangan itu.

Insentif pajak dan uji coba teknologi

Pasal 26 Undang-Undang Ibu Kota 2026 memberikan insentif lebih lanjut bagi investasi di bidang teknologi tinggi, teknologi informasi, teknologi digital, inovasi, dan startup inovatif. Proyek yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh pembebasan biaya sewa tanah dan air selama 10 tahun, lalu diskon 50 persen untuk periode berikutnya.

Pendapatan dari proyek yang memenuhi ketentuan juga dikenai tarif pajak penghasilan badan sebesar 5 persen. Selain itu, tersedia pembebasan pajak selama empat tahun dan pengurangan pajak sebesar 50 persen untuk sembilan tahun selanjutnya.

Startup inovatif di sektor sains dan teknologi di Hanoi berhak atas pembebasan pajak penghasilan badan selama lima tahun atas penghasilan dari kegiatan usaha rintisan inovatif. Penghasilan dari pengalihan kontribusi modal dan hak investasi pada startup inovatif di kota tersebut juga dibebaskan dari pajak penghasilan badan maupun pajak penghasilan pribadi.

Ahli, ilmuwan, individu bertalenta tinggi, dan pengusaha inovatif yang bekerja pada organisasi dalam kategori yang ditetapkan dapat memperoleh pembebasan pajak penghasilan pribadi selama lima tahun atas pendapatan berupa gaji dan upah.

Komite Rakyat Hanoi juga menerbitkan keputusan yang mengizinkan pelaksanaan uji coba terkontrol terhadap teknologi, produk, layanan, proses, dan model bisnis baru. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota 2026 serta Resolusi Nomor 26/2026/NQ-HĐND tertanggal 2 Juni 2026 dari Dewan Rakyat Hanoi.

Melalui mekanisme tersebut, inovasi dapat diuji dalam ruang lingkup, periode, dan persyaratan tertentu dengan sistem pemantauan, pengawasan, serta evaluasi. Wakil Direktur Departemen Sains dan Teknologi Hanoi Nguyen To Quyen menyebut pengaturan ini menjadi langkah penerapan kebijakan untuk menguji inovasi dalam praktik sambil tetap menjaga pengendalian risiko dan manajemen negara.

Tinggalkan komentar