Vietnam menghadapi tantangan dalam melacak dan memulihkan aset digital yang terkait dengan kejahatan keuangan. Aparat keamanan diminta memperkuat kemampuan teknologi, sementara pembentukan aturan pasar aset kripto dinilai penting untuk melindungi warga dan pelaku usaha.
Langkah tersebut sejalan dengan semangat Resolusi 57, yang menekankan peningkatan kapasitas teknologi, penyempurnaan kerangka hukum, serta perlindungan hak dan kepentingan sah masyarakat maupun bisnis.
Pelacakan transaksi kripto diperkuat
Dalam pelatihan bagi lebih dari 27.000 petugas mengenai investigasi, analisis blockchain, penelusuran transaksi, dan pemulihan aset kripto dalam perkara pidana, Letnan Jenderal Tran Minh Tien menyoroti tantangan keamanan di era transformasi digital global.
Tran Minh Tien, yang menjabat Kepala Kantor Badan Investigasi Kementerian Keamanan Publik sekaligus Wakil Kepala Tetap Badan Investigasi Kementerian Keamanan Publik Vietnam, menyatakan ruang siber kini menjadi ranah strategis baru yang memunculkan berbagai persoalan bagi upaya menjaga keamanan dan ketertiban.
Ia menyebut teknologi blockchain serta perdagangan mata uang kripto menawarkan manfaat dan peluang ekonomi. Namun, teknologi tersebut juga dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal aset dan memindahkan dana ilegal.
Kejahatan berteknologi tinggi, penipuan daring, perjudian, perjudian terorganisasi, serta pencucian uang lintas negara disebut semakin rumit. Perkembangan aset virtual seperti Bitcoin, USDT, dan Monero, ditambah keberadaan bursa terdesentralisasi atau DEX, layanan pencampuran koin atau Coin Mixer, serta teknologi lintas rantai, membuat upaya penyembunyian aliran dana menjadi lebih mudah.
Dana yang berasal dari penipuan, korupsi, maupun perjudian daring dapat diubah menjadi mata uang kripto dan dikirim melintasi perbatasan dalam waktu singkat. Transaksi semacam itu dapat melewati pengawasan sistem keuangan konvensional serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan usaha, selain berdampak pada keamanan keuangan, moneter, ketertiban, dan keamanan publik.
Tran Minh Tien meminta satuan investigasi dan unsur terkait di Keamanan Publik Rakyat Vietnam memusatkan perhatian pada pemberantasan kejahatan teknologi tinggi, penipuan daring, perjudian, serta pencucian uang. Mereka juga diminta aktif memantau, menemukan, dan menangani tindak pidana yang memanfaatkan blockchain dan aset kripto.
Kerangka hukum dan perlindungan investor
Selain persoalan teknologi dan penyidikan, pengaturan pasar mata uang kripto menjadi isu penting. Pengacara Truong Thanh Duc, Direktur Firma Hukum ANVI dan arbiter Pusat Arbitrase Internasional Vietnam atau VIAC, mengatakan belum ada pemisahan yang tegas antara pasar kripto resmi dan pasar bebas di Vietnam.
Kepada surat kabar Tin Tuc va Dan Toc pada Sabtu (15/11), Truong Thanh Duc menjelaskan bahwa selama bursa berlisensi belum dibentuk dan pasar resmi belum berjalan, perdagangan yang ada pada dasarnya merupakan pasar eksternal.
Menurut dia, banyak aktivitas penerbitan dan perdagangan aset kripto dilakukan atas nama perusahaan yang terdaftar di Singapura atau negara lain. Meski demikian, aset digital tersebut, yang sebagian besar berupa mata uang digital, terutama dipasarkan kepada masyarakat Vietnam.
Selain aset yang diperdagangkan secara global seperti Bitcoin dan Ethereum, sebagian besar aset kripto yang diperjualbelikan di Vietnam disebut berasal dari entitas domestik, tetapi menggunakan tampilan atau kedok internasional. Otoritas pun belum memiliki aturan khusus untuk mengawasi kegiatan tersebut.
Truong Thanh Duc menilai hukum Vietnam masih belum mengatur pasar di luar bursa, sedangkan pasar melalui bursa belum resmi diterapkan. Kondisi ini membuat pengawasan dan pengelolaan belum memiliki landasan hukum yang memadai.
“Ini berarti risiko bagi investor tetap ada. Dengan peringatan tambahan dan peraturan baru, investor mungkin merasa pasar lebih terkontrol ketat, tetapi mereka juga khawatir tentang risiko hukum, dan bahkan mungkin ragu untuk menjual aset untuk mengurangi kerugian atau memulihkan modal karena ketidakpastian tentang apa yang dianggap sebagai transaksi yang sesuai dengan hukum,” ujar Bapak Truong Thanh Duc.
Ia menilai risiko penghimpunan modal atau penipuan melalui pasar mata uang kripto dapat ditekan apabila ketentuan diterapkan dengan benar. Indikator utama legalitas suatu kegiatan, menurut dia, adalah keberadaan izin di luar negeri atau nantinya di Vietnam, bukan semata-mata pernyataan pelaku usaha bahwa mereka telah memenuhi persyaratan.
Risiko penipuan dapat timbul apabila suatu entitas sengaja membuat batas antara aktivitas tanpa izin dan kegiatan yang diizinkan menjadi kabur. Karena itu, pelaku pasar diminta mencermati syarat dan ketentuan, membedakan kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang, serta memperhitungkan risiko produk maupun pasar.
Truong Thanh Duc menjelaskan, investor yang mengikuti kegiatan berizin dan dikelola secara jelas memiliki peluang untuk menuntut ganti rugi, mengajukan gugatan, dan meminta bantuan otoritas. Sebaliknya, penanganan transaksi tak teregulasi, terutama yang bernilai miliaran dolar AS dan terkait hukum asing, jauh lebih sulit karena Vietnam dalam sejumlah kasus harus mengandalkan kerja sama peradilan atau koordinasi dengan otoritas negara lain.
Ia menegaskan aset kripto seharusnya hanya dijual melalui bursa berlisensi dan teregulasi, sementara produk yang diterbitkan maupun diperdagangkan juga wajib memenuhi persyaratan perizinan. “Para peserta perlu berhati-hati agar tidak secara tidak sengaja menjadi mata rantai dalam penipuan, pencucian uang, atau transaksi ilegal. Jika dipastikan bahwa seorang peserta telah ditipu oleh pelaku, mereka mungkin tidak dimintai pertanggungjawaban secara hukum, tetapi sejauh mana aset dapat dipulihkan merupakan tantangan yang signifikan dalam praktiknya,” tegas arbiter VIAC.