Komdigi Kaji Tarif Kurir Online dan Biaya Risiko

Mais Nurdin

22 November 2026, 00:10 WIB

3 menit baca

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengkaji sejumlah unsur biaya untuk dimasukkan ke dalam aturan tarif layanan pengantaran barang dan makanan oleh kurir online. Komponen yang dipertimbangkan mencakup biaya risiko, penanganan barang, penimbangan, waktu tunggu, serta parkir.

Pembahasan tersebut dilakukan setelah Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima audiensi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Kantor Pusat Komdigi, Jakarta, Jumat (20/11). Masukan dari organisasi pengemudi itu akan dipertimbangkan dalam penyusunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital mengenai pedoman biaya jasa pengantaran barang dan makanan.

Tarif Disesuaikan dengan Karakter Pengantaran

Meutya menyatakan pemerintah menerima masukan dari berbagai asosiasi, termasuk FDTOI. Menurut dia, sejumlah usulan tersebut sebelumnya telah menjadi bahan pertimbangan, terutama terkait biaya penanganan dan penimbangan barang serta unsur risiko.

“Kemkomdigi mengapresiasi masukan yang diberikan. Sebelumnya kami memang sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan termasuk memasukkan biaya handling dan weighting. Termasuk biaya risk based atau risiko. Ini menjadi salah satu masukan dari Bapak-Bapak sekalian,” ujar Meutya.

Ia menjelaskan struktur tarif layanan kurir tidak dapat disamakan dengan angkutan penumpang karena terdapat unsur tambahan dalam proses pengiriman. Karena itu, perhitungan biaya harus memperhatikan beban kerja dan risiko yang dihadapi pengemudi saat membawa barang maupun makanan.

Komdigi akan menelaah kemungkinan memasukkan ukuran, bobot, dan nilai barang dalam komponen biaya risiko. Karakteristik barang yang memerlukan perlakuan khusus juga akan menjadi bagian dari kajian pemerintah.

“Untuk risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ. Apakah selain dimensi, berat juga dimasukkan, dan lain-lain. Kemudian ada nilai barang, nanti kita pertimbangkan juga,” kata Meutya.

Pemerintah turut menyoroti perlunya pengaturan biaya tunggu dan parkir. Menurut Meutya, proses pengantaran dapat memerlukan waktu berbeda-beda, terutama untuk barang yang membutuhkan penanganan tertentu maupun makanan yang memiliki batas ketahanan dan tenggat pengiriman.

Ia menekankan pedoman tarif harus disusun secara cermat agar sesuai dengan kondisi kerja kurir di lapangan dan memberi kepastian bagi seluruh pihak dalam layanan pengantaran berbasis aplikasi.

“Karakteristik pengantaran barang dan makanan ini berbeda, jadi tidak bisa pakai formula yang sama dengan yang mengantar manusia. Meskipun tadi Bapak katakan risikonya sama dengan pengemudi ojek online, tetapi kurir juga membawa barang, termasuk makhluk hidup, makanan yang punya daya tahan, ada waktu-waktu khusus, kemudian biaya tunggu, biaya parkir, dan lain-lain,” ujar Meutya.

Menunggu Penyelarasan dengan Kementerian Perhubungan

Penyusunan aturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Aturan tersebut ditujukan untuk memberi kepastian hukum, perlindungan, dan tata kelola bagi pengemudi ojek online, perusahaan aplikasi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengguna layanan digital.

Dalam pelaksanaan beleid tersebut, Komdigi mendapat tugas menyiapkan peraturan menteri mengenai pedoman biaya jasa pengantaran barang dan makanan. Namun, Meutya menyebut terdapat unsur penghitungan yang berkaitan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan sehingga penyusunannya perlu diselaraskan dengan regulasi kementerian tersebut.

“Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI,” katanya.

Adapun isu di luar kewenangan Komdigi akan dikoordinasikan dengan lembaga lain. Dugaan praktik monopoli atau tindakan perusahaan yang berpotensi menghilangkan persaingan usaha, misalnya, akan dibahas bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Meutya mengatakan Komdigi dapat melakukan penegakan, termasuk pemberian sanksi, untuk hal yang berada dalam kewenangannya. Sementara itu, hasil audiensi dengan FDTOI akan disampaikan kepada Kementerian Perhubungan guna pembahasan lebih lanjut mengenai pedoman biaya jasa kurir online.

Bagikan artikel ini:

Ditulis Oleh

Mais Nurdin

Mais Nurdin adalah seorang SEO Specialis dan penulis profesional di Indonesia yang memiliki keterampilan multidisiplin di bidang teknologi, desain, penulisan, dan edukasi digital. Ia dikenal luas melalui berbagai platform yang membagikan pengetahuan, tutorial, dan karya-karya kreatifnya.

Tinggalkan komentar

iklan affiliate