Google menyatakan penghapusan kanal YouTube yang diduga terlibat operasi pengaruh terkoordinasi merupakan bagian dari langkah rutin untuk melindungi platformnya. Perusahaan menegaskan penindakan tersebut diterapkan tanpa mempertimbangkan pandangan politik akun yang ditutup.
Dalam laporan Influence Operations Bulletin kuartal III 2026, Google mencatat telah menghapus 19.372 kanal YouTube yang dikaitkan dengan Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026.
Google Tegaskan Kebijakan Berlaku Konsisten
Perwakilan Google mengatakan kepada CNN Indonesia, Jumat (20/11), penghentian operasi pengaruh terkoordinasi dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya global perusahaan menjaga keamanan layanan, termasuk YouTube.
Google menyebut penegakan kebijakan dilakukan secara konsisten tanpa memandang kecenderungan politik yang disampaikan oleh akun. Perusahaan juga menyatakan tetap membuka informasi mengenai penindakan melalui buletin publik yang diterbitkan setiap triwulan.
Menurut laporan tersebut, jaringan yang ditindak pada Juli dan September menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia serta pemerintahan yang sedang berjalan. Adapun jaringan yang ditutup pada Agustus disebut menyebarkan materi berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah sekaligus menyerang pihak yang mengkritik pemerintah.
Komdigi Minta Penjelasan Tertulis
Kementerian Komunikasi dan Digital menilai penjelasan dalam laporan Google belum cukup rinci. Komdigi menyebut laporan itu belum memaparkan jenis akun yang dikenai tindakan, bentuk pelanggaran yang ditemukan, serta dasar Google mengaitkan operasi tersebut dengan Indonesia.
Menurut Komdigi, rincian tersebut dibutuhkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam atribusi maupun penafsiran atas temuan Google. Kementerian menyatakan mendukung pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital, tetapi menekankan bahwa penindakan konten harus dilakukan secara terbuka dan adil.
“Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, dalam keterangannya, Jumat (20/11).
Dalam pertemuan Komdigi dengan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada Kamis (19/11), Google mengakui buletin keamanan kuartal III 2026 yang terbit pada 30 Oktober 2026 belum memuat penjelasan pendukung yang memadai. Kondisi itu dinilai dapat memicu kesalahpahaman.
Google dalam pertemuan tersebut menjelaskan kebijakan spam YouTube menjadi dasar penindakan terhadap akun yang dilabeli sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi. Perwakilan perusahaan juga menyampaikan perlunya koordinasi dengan tim global Google yang menyusun buletin itu sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut.
Komdigi turut meminta klarifikasi awal mengenai kemampuan Google mengidentifikasi asal pembuat konten atau operator jaringan yang ditindak, termasuk untuk mengetahui apakah mereka berasal dari Indonesia atau dari luar negeri.











