WhatsApp dan Facebook menjadi dua platform yang paling sering digunakan penipu untuk menghubungi korban di Indonesia. Laporan State of Scams Indonesia 2026 dari Global Anti-Scam Alliance (GASA) mencatat WhatsApp berada di urutan pertama dengan 73 persen, sedangkan Facebook menempati posisi kedua dengan 32 persen.
Seperti dilaporkan CNBC Indonesia, temuan itu menunjukkan aplikasi percakapan dan media sosial masih menjadi saluran utama bagi pelaku penipuan untuk menjangkau masyarakat. Selain kedua platform tersebut, Telegram digunakan dalam 28 persen kasus, Gmail 26 persen, serta Instagram 15 persen.
Telepon Masih Banyak Digunakan
Platform lain yang tercantum dalam laporan itu adalah TikTok dengan 12 persen, Shopee 11 persen, Google 9 persen, X 5 persen, dan Tokopedia 2 persen.
Di luar platform digital, panggilan telepon masih menjadi metode yang banyak dijumpai. Sebanyak 63 persen responden menyatakan pernah menemukan percobaan penipuan melalui telepon sepanjang 12 bulan terakhir.
Sebanyak 59 persen responden menjumpai penipuan lewat aplikasi pesan instan, termasuk Facebook Messenger, WhatsApp, dan Telegram. Berikutnya, penipuan melalui pesan teks atau SMS dialami 49 persen responden, unggahan media sosial 37 persen, serta email 29 persen. Persentase penipuan lewat email tersebut sama seperti pada tahun sebelumnya.
GASA juga mencatat 83 persen upaya penipuan dalam 12 bulan terakhir berlangsung melalui platform yang menyediakan fitur pesan langsung atau Direct Message. Angka ini turun tipis dibandingkan 2025 yang mencapai 85 persen.
Tindak Lanjut Laporan Dinilai Terbatas
Laporan GASA menyoroti penanganan pengaduan penipuan yang dinilai masih terbatas. Korban lebih sering menyampaikan laporan kepada perusahaan komersial dan platform media sosial ketimbang kepada otoritas.
Namun, seperempat korban menyebut laporan mereka hanya diakui tanpa ada tindak lanjut. Satu dari lima korban lainnya menyatakan tidak memperoleh tindakan apa pun setelah melapor.
Hanya 12 persen korban yang berhasil mendapatkan kembali uang atau menerima kompensasi atas kerugian yang dialami. Masyarakat menempatkan pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai pihak yang paling bertanggung jawab mencegah penipuan, tetapi kedua pihak itu memperoleh penilaian terendah terkait efektivitas pencegahan dan penyelesaian kasus.
Bank serta penyedia layanan pembayaran justru dinilai memiliki kinerja paling kuat dalam penanganan tersebut, yang mencerminkan adanya perbedaan antara harapan masyarakat dan kinerja yang mereka rasakan.











