Kenapa kritik di sejarah terbagi dua LMKN memengaruhi royalti dan tarif 2026

FajarBali.co.id Saya kira “kritik di dalam sejarah terbagi dua yaitu” itu cuma urusan kelas sejarah. Ternyata, kalau kita tarik ke ruang musik dan hak cipta, pembagiannya terasa nyata. LMKN adalah contoh paling mudah untuk melihat kenapa cara menilai masa lalu ikut menentukan cara royalti dibayar hari ini.

Di Indonesia, orang sering bertanya “apa itu LMKN” karena namanya tidak setenar isu musik di media sosial. Padahal, LMKN bukan sekadar singkatan; ia dibentuk lewat UU dan diberi peran teknis yang dampaknya langsung ke sistem royalti.

LMKN dibentuk berdasarkan Pasal 89 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ini penting karena kritik sejarah—dalam arti cara kita menilai peristiwa, bukti, dan interpretasi—selalu bergantung pada “kerangka” yang dipakai sejak awal. Kerangka hukum LMKN membuat penilaian royalti tidak sepenuhnya subjektif.

Menurut penjelasan dalam sumber yang membahas LMKN, lembaga ini diberi kewenangan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Ia juga menetapkan pedoman tarif nasional. Dari spesifikasi tugas seperti itu, kritik yang muncul cenderung terbagi dua: yang menilai LMKN dari sisi kepatuhan hukum, dan yang menilai dari sisi dampak ke pencipta dan pemilik hak.

Kalau saya rangkum dalam bahasa sederhana: satu kubu melihat LMKN sebagai mekanisme agar pembayaran royalti lebih tertib; kubu lain melihatnya sebagai titik yang berpotensi mengubah nilai tawar kreator melalui tarif dan pedoman yang ditetapkan.

Landasan pembentukan LMKN memberi “kerangka” untuk menilai kritik

“Kenapa kritik sejarah terbagi dua?” pertanyaan warga seperti itu biasanya muncul ketika ada dua cara membaca bukti. Di kasus LMKN, “bukti” itu bukan catatan perang, melainkan dokumen regulasi dan praktik distribusi royalti.

Karena pembentukan LMKN bersandar pada Pasal 89 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014, maka kritik yang berbasis hukum akan menguji apakah kewenangan LMKN berjalan sesuai mandat. Kritik yang berbasis dampak akan menguji apa yang terjadi ketika pedoman tarif nasional diterapkan ke beragam jenis karya.

Di sini, saya melihat satu pola khas sejarah: ketika sebuah institusi lahir lewat norma yang jelas, kritik yang terarah cenderung memisahkan “apakah prosesnya sah” dan “apa hasilnya adil”. LMKN berada tepat di persilangan itu.

LMKN sebagai lembaga bantu non-APBN: apa konsekuensi bagi kritik publik

Dalam penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Udayana yang dimuat di Jurnal Magister Hukum Udayana (Vol. 13 No. 3, September 2024), LMKN disebut sebagai lembaga bantu non-APBN dengan kewenangan menarik, menghimpun, mendistribusikan royalti, dan menetapkan pedoman tarif nasional.

Sebutan non-APBN biasanya memantik dua gaya kritik. Kubu pertama berargumen bahwa status ini membantu tata kelola lebih fleksibel tanpa membebani APBN. Kubu kedua bertanya sumber-sumber penerimaan dan transparansi mekanisme tarif karena publik tidak selalu melihat arus dan rumusnya secara langsung.

Saya menilai pembagian kritik ini wajar. Bukan karena masyarakat “ribut”, tapi karena peran LMKN menyentuh uang berbasis karya. Ketika uang masuk dari pemanfaat karya dan keluar ke pihak berhak, pertanyaan keadilan selalu muncul.

Sejarah LMKN di Indonesia: dari pelantikan hingga periode kepemimpinan yang membentuk cara menilai praktik

Kalau kita ingin paham kenapa kritik “terbagi dua yaitu”, sejarah LMKN justru membantu kita membaca perubahan pendekatan. Bukan semua periode berjalan dengan sensitivitas yang sama, terutama ketika komposisi komisioner dan fokus kebijakan bergeser.

Pelantikan komisioner LMKN pertama dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 20 Januari 2015. Komisioner pertama dikelompokkan menjadi dua: kelompok pencipta dan kelompok hak terkait.

Untuk kelompok pencipta, komisioner pertamanya meliputi Rhoma Irama, James Freddy Sundah, Adi Adrian, Imam Haryanto, Slamet Adriyadie. Sementara untuk kelompok hak terkait, nama yang disebut adalah Sam Bimbo, Ebiet G. Ade, Djanuar Ishak, Miranda Risang Ayu, Handi Santoso. Dalam praktik, komposisi seperti ini memengaruhi lensa kritik: satu sisi lebih peka pada kebutuhan pencipta, sisi lain lebih peka pada pemegang hak terkait.

Kritik era awal: ketika praktik masih mencari bentuk setelah masa jabatan 2017

Masa jabatan komisioner pertama berakhir pada akhir 2017. Titik 2017 ini sering dipakai publik sebagai “batas evaluasi”. Kritik berbasis proses cenderung menilai apakah lembaga sudah cukup matang mengelola mandatnya. Kritik berbasis hasil menilai apakah pola distribusi royalti terasa “mengunci” atau justru makin stabil.

Yang menarik, perbedaan cara membaca periode awal vs periode berikutnya bisa terasa seperti “dua sejarah”: sejarah administrasi yang menyusun mekanisme, dan sejarah sosial yang menilai dampak ke kreator.

Saya melihat ini mirip cara kritik sumber dalam penelitian sejarah: ada yang fokus ke validitas prosedur dokumen, ada yang fokus ke makna sosial dari dokumen tersebut.

Periode 2019–2024 dan pelajaran dari kepemimpinan LMKN

Periode kepemimpinan LMKN 2019–2024 dipimpin oleh Brigjen. Pol(P) Yurod Saleh sebagai Ketua dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri sebagai Wakil Ketua. Perubahan peran dan figur seperti ini biasanya memengaruhi cara lembaga memposisikan pedoman tarif nasional: lebih menekankan konsistensi teknis atau lebih menimbang denyut kebutuhan pihak berhak.

Di sinilah kritik “terbagi dua” tampak di lapangan. Kubu pertama menuntut konsistensi tarif dan prosedur karena itulah yang bisa diaudit. Kubu kedua menuntut kepekaan terhadap variasi ekosistem karya karena tarif selalu punya konsekuensi nyata.

Pelantikan komisioner 2022–2025: pembaruan lensa kritik

Pelantikan komisioner baru LMKN periode 2022–2025 dilakukan oleh Wamenkumham Eddy Hiariej pada 20 Juni 2022. Nama yang disebut dalam sumber mencakup Andre Hehanussa, Ikke Nurjanah, Marcel Siahaan.

Bagi saya, masuknya nama-nama seperti ini bisa menjadi sinyal bahwa evaluasi tidak berhenti di “apakah LMKN sah secara hukum”, melainkan juga “apakah arah kebijakan tarif dan pedoman selaras dengan realitas kreator”. Jadi, kritik berbasis dampak punya argumen baru untuk terus menguji.

Namun, kritik tetap perlu pakai standar yang sama: proses pengambilan keputusan di LMKN harus bisa diikuti logikanya oleh publik, bukan hanya oleh internal.

Bagaimana sistem royalti musik di Indonesia bekerja lewat LMKN dan mengapa kritiknya terpecah

Kalau Anda menanyakan “bagaimana sistem royalti musik di Indonesia”, jawaban yang paling relevan untuk topik LMKN adalah: mekanisme penghimpunan, penarikan, dan distribusi royalti yang dijalankan LMKN, plus pedoman tarif nasional yang menjadi rujukan. Itu bukan jargon—itu fungsi yang tercantum dalam kajian hukum yang membahas LMKN sebagai lembaga bantu non-APBN.

Di titik ini, saya melihat kritik terbagi dua karena proses royalti sendiri punya dua sisi: sisi aturan dan sisi manfaat. Aturan menentukan siapa dihitung, kapan dihitung, dan bagaimana tarif diterapkan. Manfaat menentukan apakah distribusi terasa proporsional dan sejalan dengan kontribusi pihak berhak.

Ketika orang merasa royalti “tidak nyambung”, biasanya akar masalahnya tidak tunggal. Bisa saja ada perbedaan interpretasi definisi karya, perbedaan kelas pemanfaat, atau perbedaan cara menilai besaran tarif dari pedoman nasional.

Sisi aturan: kritik yang menguji kepatuhan dan konsistensi pedoman tarif

Dalam konteks LMKN, kritik yang berbasis aturan biasanya fokus pada pedoman tarif nasional yang ditetapkan lembaga. Kritik tipe ini menuntut konsistensi: apakah tarif berlaku seragam untuk kategori yang seharusnya setara, dan apakah penerapan pedoman tidak berubah-ubah tanpa dasar.

Secara historis, kritik semacam ini mirip kritik sumber dalam sejarah. Dokumen pedoman menjadi “bukti”. Jika prosedurnya jelas, kritik terhadap kepatuhan akan lebih tegas. Jika prosedurnya samar, kritik bisa menjadi lebih emosional karena publik tidak punya pegangan untuk menguji.

Sisi manfaat: kritik yang menguji keadilan distribusi royalti

Sementara itu, kritik berbasis manfaat akan menyoroti hasil akhir: apakah distribusi royalti terasa mencerminkan kontribusi. Karena LMKN juga bertugas mendistribusikan royalti, ia otomatis jadi sasaran audit publik.

Di era 2015 hingga 2022–2025, perubahan komposisi komisioner membuka ruang bagi debat yang berbeda. Saya tidak menganggap perubahan itu salah. Yang salah adalah ketika perdebatan tidak berbasis data proses, melainkan sekadar opini tanpa merujuk pedoman.

Kalau Anda membaca kritik publik dan menempel pada kerangka LMKN, Anda akan melihat benang merah: pertarungan antara “tarif perlu standar” dan “tarif harus tetap masuk akal bagi kreator”. Dua sisi itu memang tidak selalu bisa dipenuhi sekaligus.

Kenapa pertanyaan “apa itu LMKN” sering muncul bersamaan dengan debat royalti

Biasanya orang baru menanyakan “apa itu LMKN?” ketika mereka mulai curiga bahwa sistem royalti bukan sekadar urusan label atau pengelola distribusi. Mereka ingin tahu siapa yang mengatur pedoman tarif nasional, siapa yang menarik dan menghimpun, lalu siapa yang mendistribusikan.

Dalam logika kritik sejarah, rasa ingin tahu itu wajar. Ketika publik tidak melihat sumber otoritas secara jelas, kritik akan mencari “biang” dan sering berujung pada dua arus: membela institusi yang sah dan menyerang institusi yang dianggap tidak adil.

Strategi kritik yang sehat untuk menilai LMKN tanpa terjebak opini kosong

Kalau kritik di dalam sejarah terbagi dua yaitu karena perbedaan cara membaca bukti, maka cara kita berdialog dengan LMKN juga perlu aturan main. Saya tidak ingin kritik jadi perang kubu yang berhenti di narasi.

Agar kritik tetap produktif, saya sarankan menilai LMKN dengan tiga kriteria yang nyambung langsung ke mandatnya: dasar hukum, struktur kewenangan, dan jejak perubahan periode kepemimpinan.

Bedakan kritik “dasar hukum” dan kritik “dampak”, lalu minta keduanya pakai rujukan

Saya sering melihat debat royalti gagal karena orang mencampur dua jenis kritik. Kritik dasar hukum membahas Pasal dan mandat. Kritik dampak membahas hasil distribusi dan keadilan tarif. Kalau keduanya dicampur tanpa data, diskusi berubah menjadi saling menuduh.

Untuk LMKN, dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan adalah pembentukan berdasarkan Pasal 89 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014. Sementara itu, dampak perlu diuji lewat bagaimana pedoman tarif nasional dipakai oleh pihak-pihak pemanfaat dan bagaimana royalti sampai ke pihak berhak.

“Saya akan lebih percaya pada kritik yang menyebut rujukan mandat dan mekanisme, bukan kritik yang hanya menyebut nama lembaga.”

Lihat sejarah LMKN sebagai “variabel”, bukan sebagai tameng

Sejarah LMKN yang mencakup pelantikan komisioner pertama pada 20 Januari 2015, masa jabatan berakhir akhir 2017, lalu kepemimpinan 2019–2024, sampai pelantikan komisioner 20 Juni 2022 adalah kerangka perubahan yang bisa memengaruhi pendekatan kebijakan.

Tetapi sejarah bukan tameng untuk membenarkan keputusan yang tidak transparan. Sejarah juga bukan alasan untuk menyalahkan lembaga tanpa memahami konteks periodenya.

Menurut saya, cara paling matang adalah memperlakukan setiap periode sebagai variabel: apa yang diubah, apa yang tetap, dan apakah ada konsistensi terhadap fungsi inti LMKN.

Fokus pada fakta yang bisa diverifikasi tentang LMKN untuk merapikan debat

Agar tidak terseret opini yang berputar-putar, saya buat daftar fakta yang relevan dan bisa langsung dipakai sebagai jangkar diskusi. Ini juga menjawab kebutuhan “bagaimana sistem royalti musik di Indonesia” yang sering dibahas tapi jarang ditarik ke detail mandat LMKN.

Ringkasan fakta kunci LMKN dari rujukan yang membahas tugas dan sejarah

Cons yang perlu diakui saat membahas LMKN dan royalti: kritik yang sering muncul memang tidak boleh diabaikan

Saya tidak menulis ini untuk membela atau menyerang LMKN. Tapi reviewer yang jujur harus menyebut sisi yang rawan jadi sumber kritik, karena kritik yang diabaikan biasanya berubah jadi gosip dan rumor, lalu merusak kualitas diskusi.

• Ruang transparansi: karena LMKN menetapkan pedoman tarif nasional, publik butuh penjelasan yang mudah diakses agar kritik tidak berubah menjadi asumsi.
• Kompleksitas distribusi: royalti menuntut pengelompokan karya dan penerapan tarif; ketidaksamaan persepsi sering memunculkan kubu yang bertolak belakang.
• Perbedaan interpretasi periode: pergantian komisioner dan kepemimpinan bisa memunculkan perubahan pendekatan yang ditafsirkan berbeda oleh pencipta dan pihak terkait.

Di sisi lain, menyebut Cons bukan berarti memutuskan bahwa LMKN pasti bermasalah. Saya justru melihat Cons ini sebagai daftar PR: semakin jelas prosesnya, kritik yang “terbagi dua” bisa berubah menjadi kritik yang sama-sama konstruktif.

Kalau orang bertanya “bagaimana sistem royalti musik di Indonesia” lalu mereka berharap jawabannya sederhana, mereka akan kecewa. Sistemnya memang tidak sederhana. Namun, ketidak-sederhanaan itu justru harus diterjemahkan menjadi prosedur yang bisa dijelaskan, bukan menjadi kabut.

Benang merahnya tetap satu entitas LMKN: kritik sejarah terbagi dua karena dua cara membaca bukti

Kalau saya tarik kembali ke topik awal, frasa “kritik di dalam sejarah terbagi dua yaitu” bukan sekadar kalimat metodologis. Ia hidup dalam cara publik menilai LMKN: apakah menilai dari kebenaran prosedur dan kesesuaian mandat, atau dari keadilan hasil distribusi royalti.

Di Indonesia, LMKN dibentuk lewat Pasal 89 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014, dilanjutkan pelantikan komisioner pertama pada 20 Januari 2015 oleh Yasonna H. Laoly, lalu berlanjut ke periode 2019–2024 dengan Ketua Brigjen. Pol(P) Yurod Saleh dan pelantikan komisioner baru 20 Juni 2022 oleh Eddy Hiariej. Rangka waktu itu cukup untuk menunjukkan bahwa LMKN bukan fenomena instan; ia proses kebijakan yang berjalan.

Menurut saya, pembenahan diskusi terjadi ketika orang mau memisahkan jenis kritik. Kritik yang fokus pada mandat akan menuntut rujukan hukum dan konsistensi tarif. Kritik yang fokus pada dampak akan menuntut keterkaitan pedoman dengan realitas distribusi. Dua pendekatan itu bisa berdampingan, asal sama-sama berbasis bukti yang dapat diperiksa.